Kurangi Sampah Plastik, DPRD Samarinda Usulkan Fasilitas Isi Ulang Air Minum di Kantor OPD

Gemanusantara.com – Penyediaan fasilitas pengisian ulang air minum di lingkungan perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai dapat menjadi langkah sederhana untuk menekan penggunaan botol plastik sekali pakai. DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah mulai membangun kebiasaan membawa botol minum pribadi dengan memastikan tersedianya fasilitas pendukung bagi para pegawai.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Andriansyah menilai upaya pengurangan sampah plastik perlu dimulai dari lingkungan pemerintahan sebelum diterapkan secara lebih luas di tengah masyarakat.

Menurut Andriansyah, perubahan kebiasaan penggunaan air minum kemasan dapat dilakukan secara bertahap melalui penyediaan dispenser maupun fasilitas isi ulang air minum di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting agar aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi bergantung pada pembelian air minum dalam kemasan plastik selama menjalankan aktivitas perkantoran.

Ia menegaskan, kebijakan penggunaan tumbler atau botol minum pribadi tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah hanya memberikan imbauan tanpa menyediakan sarana pendukung.

Karena itu, penyediaan tempat pengisian ulang air minum harus menjadi bagian dari kebijakan pengurangan sampah plastik yang diterapkan di lingkungan Pemkot Samarinda.

Andriansyah mencontohkan fasilitas air minum isi ulang yang telah tersedia di sejumlah stasiun kereta rel listrik (KRL) di Jakarta.

Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan serupa di kantor-kantor pemerintahan.

Dengan adanya fasilitas yang mudah dijangkau, pegawai diharapkan lebih terbiasa membawa tumbler dan menggunakannya secara berulang selama bekerja.

Selain membantu mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, langkah tersebut juga dinilai dapat membentuk pola konsumsi yang lebih memperhatikan dampak terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, Andriansyah mendorong Pemkot Samarinda mempertimbangkan penerbitan surat edaran atau instruksi resmi mengenai pembatasan penggunaan botol plastik sekali pakai.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh OPD sehingga pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada inisiatif masing-masing instansi.

Ia menilai penerapan aturan yang seragam diperlukan agar upaya pengurangan sampah plastik dapat dilakukan secara konsisten di seluruh lingkungan pemerintahan.

Tidak hanya dalam aktivitas kerja sehari-hari, kebiasaan mengurangi penggunaan air minum kemasan juga diharapkan diterapkan dalam penyelenggaraan rapat maupun kegiatan kedinasan.

Andriansyah mengingatkan bahwa pengendalian sampah plastik tidak selalu harus dimulai melalui program besar yang membutuhkan anggaran tinggi.

Menurutnya, perubahan perilaku sederhana yang dilakukan secara bersama-sama juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan timbulan sampah.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan membangun kebiasaan baru di lingkungan kerja.

Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memberikan contoh nyata kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Dengan demikian, ajakan menjaga lingkungan tidak hanya disampaikan melalui kampanye atau sosialisasi, tetapi juga diwujudkan dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari.

Andriansyah berharap kebijakan tersebut dapat berkembang menjadi budaya kerja yang berkelanjutan di seluruh OPD Samarinda.

Ia menilai, apabila pemerintah mampu menunjukkan konsistensi dalam mengurangi sampah plastik, masyarakat juga akan lebih terdorong menerapkan kebiasaan serupa dalam kehidupan sehari-hari.

(Adv/Rir)

↑
Exit mobile version