
Gemanusantara.com – Keterbatasan informasi mengenai aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi salah satu persoalan yang disoroti DPRD dalam upaya mempercepat penyediaan lahan pemakaman umum. Komisi I DPRD Samarinda meminta pemerintah daerah segera menginventarisasi aset yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pemakaman masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng menilai ketersediaan data lahan menjadi bagian penting dalam mendukung penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Satu Kecamatan Satu Pemakaman Umum.
Menurut Ronal, kebutuhan lahan pemakaman merupakan persoalan yang cukup sering disampaikan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah konkret untuk memastikan setiap kecamatan memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman yang memadai.
Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala karena Komisi I belum memperoleh data lengkap mengenai tanah milik Pemkot Samarinda yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan pemakaman umum.
Padahal, permintaan informasi mengenai aset daerah tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah kota sebagai bagian dari kebutuhan pembahasan regulasi.
Ronal menegaskan, kewenangan pengelolaan dan inventarisasi aset tanah berada pada pemerintah daerah. Dengan demikian, Pemkot Samarinda memiliki peran penting dalam mengidentifikasi lahan yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia secara khusus meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, terutama bidang pengelolaan aset, segera membantu menyediakan dokumen dan informasi yang dibutuhkan.
“Kami berharap data mengenai aset tanah milik pemerintah kota yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pemakaman dapat segera diinventarisasi,” kata Ronal, Jumat (20/11/2026).
Di sisi lain, Ronal turut menyoroti perkembangan Ranperda Satu Kecamatan Satu Pemakaman Umum yang hingga kini belum mencapai tahap finalisasi.
Ia menjelaskan, rancangan regulasi tersebut sebenarnya telah disusun dan dibahas melalui Komisi I DPRD Samarinda sejak sekitar satu tahun lalu. Namun, prosesnya masih membutuhkan tindak lanjut dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Menurutnya, penyelesaian Ranperda perlu mendapat perhatian agar upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas pemakaman memiliki arah kebijakan yang lebih jelas.
“Kami berharap Bapemperda dapat segera menuntaskan proses finalisasi rancangan peraturan yang sebelumnya sudah disusun Komisi I,” ujarnya.
Ronal menilai percepatan pembahasan regulasi harus berjalan beriringan dengan kesiapan pemerintah dalam mengidentifikasi aset lahan. Kedua hal tersebut diperlukan agar rencana penyediaan pemakaman umum tidak berhenti pada pembahasan administratif.
Selain itu, koordinasi antara DPRD dan pemerintah kota dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara terencana.
Ia berharap BPKAD segera memberikan data aset yang telah diminta, sementara Bapemperda dapat mempercepat penyelesaian rancangan regulasi tersebut.
Dengan adanya kejelasan mengenai ketersediaan lahan dan landasan hukum, Ronal berharap persoalan pemakaman umum di Samarinda dapat ditangani secara lebih terarah dan berkelanjutan.
(Adv/Rir)