
Gemanusantara.com – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset mendapat respons positif dari DPRD Kota Samarinda. Regulasi tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana sekaligus membuka peluang pemulihan kerugian negara melalui pengelolaan aset yang berkaitan dengan kejahatan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menyampaikan dukungannya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (20/11/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Ronal menilai pengesahan regulasi tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan panjang di tingkat pemerintah pusat. Ia menyebut DPRD Samarinda pada prinsipnya mendukung kebijakan yang bertujuan memperkuat penegakan hukum dan memastikan hasil tindak pidana dapat ditangani melalui mekanisme yang jelas.
“Pada prinsipnya DPRD sangat menyetujui terkait apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar Ronal. Menurutnya, dukungan terhadap regulasi tersebut perlu diikuti kesiapan dalam menerapkan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia menekankan pentingnya penyusunan aturan pelaksanaan agar ketentuan perampasan aset dapat diterapkan secara efektif. Tanpa petunjuk teknis dan mekanisme yang matang, tujuan pengembalian kerugian negara serta penanganan aset hasil tindak pidana dikhawatirkan belum dapat berjalan optimal.
“Tinggal menyesuaikan. Sebagai anggota DPRD, kami juga menyetujui itu dan harus segera dilaksanakan,” katanya. Ronal berharap tindak lanjut regulasi tersebut tidak berlarut-larut sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam upaya penegakan hukum.
Dalam uraian regulasi yang disampaikan, mekanisme perampasan aset mencakup proses berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Mekanisme tanpa putusan pidana disebut dapat diterapkan antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui, dengan persyaratan nilai aset tertentu.
Cakupan tindak pidana yang dibahas meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, serta kejahatan finansial seperti penipuan berbasis teknologi informasi dan investasi fiktif. Pengaturan tersebut juga memuat mekanisme pengelolaan aset, mulai dari penyimpanan, pengamanan, penilaian, hingga pengembalian atau penyaluran sesuai putusan pengadilan.
Aspek perlindungan pihak ketiga turut menjadi perhatian dalam pengaturan perampasan aset. Pihak yang merasa dirugikan disebut memiliki ruang untuk mengajukan keberatan dan membuktikan kepemilikan yang sah maupun iktikad baik, sehingga pelaksanaan penegakan hukum tetap memperhatikan hak pihak lain.
DPRD Samarinda berharap pengaturan perampasan aset dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas, terukur, dan sesuai prinsip hukum. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung pemberantasan tindak pidana, pemulihan kerugian negara, serta perlindungan hak masyarakat.
(Adv/Rir)