Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025. Rapat ini digelar di Ruang Rapat Komisi IV pada Kamis (7/11/2024).
Ketua Komisi IV, Andi Faisal, mengungkapkan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meninjau kebutuhan anggaran masing-masing OPD dan mempersiapkan dukungan anggaran untuk tahun depan. “Kami fokus untuk memastikan bahwa semua OPD yang menjadi mitra Komisi IV mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk memaksimalkan program mereka tahun depan,” kata Andi Faisal.
Menurutnya, beberapa OPD, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar, mengalami keterbatasan anggaran untuk tahun 2025. “Kami mengakui adanya kekurangan anggaran pada Disdamkarmatan dan akan menjadikan ini sebagai prioritas utama dalam rekomendasi kami ke Badan Anggaran DPRD Kukar,” jelas Andi.
Dalam diskusi tersebut, Andi menekankan pentingnya mendukung OPD seperti Disdamkarmatan, yang memiliki peran kritis dalam menanggapi keadaan darurat. “Para pemadam kebakaran adalah pahlawan yang tidak mengenal waktu. Mereka berisiko tinggi dan harus kami dukung sepenuhnya,” tambahnya.
OPD lain yang terlibat dalam RDP termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus) Kukar. Setiap OPD mempresentasikan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prioritas anggaran untuk tahun mendatang.
Politikus PDI Perjuangan ini mengumumkan bahwa akan ada rapat lanjutan yang dijadwalkan dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini dan merancang anggaran yang lebih rinci. “Kami berencana mengadakan rapat lanjutan secepatnya untuk memfinalisasi detil anggaran ini, memastikan semua sektor mendapat perhatian yang mereka butuhkan,” ujar Andi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya DPRD Kukar untuk memastikan anggaran diatur secara efektif, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, menjamin bahwa setiap proyek pembangunan dapat dijalankan secara efisien. [ADV | DPRD KUKAR]
