Gemanusantara.com – Usai melakukan koordinasi di Kantor Kecamatan Bongan, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melanjutkan agenda dengan kunjungan lapangan ke PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP), Minggu (31/8/2025). Kunjungan ini difokuskan untuk memastikan komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah desa setempat, serta menekankan aspek sosial dan lingkungan dalam operasional industri. Rombongan diterima langsung oleh General Manager PT BNP, Vincent.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV meminta agar PT BNP segera menyusun dan menyerahkan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk komitmen resmi terhadap pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kesepakatan ini. “Jika syarat dan ketentuan tidak terpenuhi, maka kami minta pihak terkait menindaklanjuti. Kita ingin perusahaan mendapat keuntungan, tapi pemerintah dan masyarakat juga harus merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Darlis juga menyoroti urgensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pembangunan dengan pelestarian ekosistem. “AMDAL bukan hanya formalitas, tetapi panduan esensial untuk keberlanjutan lingkungan. Mengabaikannya bisa menimbulkan bencana yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap proyek industri di Kaltim wajib berangkat dari penilaian dampak lingkungan yang objektif dan valid. Menurutnya, hal ini menjadi pijakan utama agar pembangunan tidak sekadar mengejar aspek ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Senada, Kepala Desa Penawai, Nasir, mengingatkan agar PT BNP tidak melupakan komitmen setelah pabrik rampung dibangun. Ia menekankan pentingnya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Kunjungan Komisi IV DPRD Kaltim ini menjadi bagian dari upaya memastikan investasi industri berjalan seimbang antara keuntungan ekonomi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah pengawasan ini, diharapkan setiap aktivitas perusahaan di Kaltim dapat memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat luas.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
