Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Penguatan BLK Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan dan IKN

Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penguatan program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Disnakertrans Kaltim Balikpapan sebagai bagian dari strategi menyiapkan tenaga kerja lokal untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja dan monitoring program yang dilaksanakan pada Rabu (10/9/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV Baba menyoroti keterbatasan jumlah paket pelatihan yang saat ini hanya tersedia 16 paket. Ia mengusulkan agar jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 32 paket agar jangkauan pelatihan lebih luas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. “Instruktur juga harus dipastikan siap. Kami terbuka untuk mendukung tambahan anggaran melalui kerja sama dengan DPRD,” ujarnya.

Lebih lanjut, Baba menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan BLK tidak cukup hanya dari pelaksanaan pelatihan, tetapi juga dari seberapa besar alumni terserap di dunia kerja. Ia meminta agar Disnakertrans menyajikan data alumni BLKI Tahun 2023 secara komprehensif. “Data serapan kerja sangat penting agar kami bisa mengevaluasi efektivitas program,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, turut menegaskan perlunya sinkronisasi kurikulum pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ia menyoroti pentingnya mekanisme tracing alumni untuk mengukur dampak nyata pelatihan terhadap penurunan angka pengangguran. “Tanpa data alumni yang jelas, kita sulit menilai seberapa besar manfaat program ini bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Muhammad Darlis, menyoroti tingginya angka pengangguran yang masih membayangi Kaltim. Menurutnya, peningkatan kapasitas BLK harus menjadi prioritas dan membutuhkan dukungan anggaran lebih besar. “Disnaker harus mampu menyajikan data kebutuhan dan realisasi agar DPRD bisa memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih tepat,” katanya.

Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menambahkan bahwa keterbukaan dalam rekrutmen peserta pelatihan menjadi hal krusial agar program BLK tidak hanya dinikmati kalangan tertentu. Ia juga menyoroti pentingnya publikasi program secara luas. “Jika informasi tidak tersebar ke seluruh wilayah, maka masyarakat di daerah akan kesulitan mengakses pelatihan. Harus ada sosialisasi yang masif,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, memaparkan bahwa saat ini terdapat dua BLK aktif di Kaltim, yaitu di Balikpapan dan Bontang, dengan total 65 paket pelatihan yang seluruhnya didanai dari APBD. “Anggaran pelatihan tahun 2025 sebesar Rp22 miliar, dan peserta mendapat sertifikasi BNSP dan CIU. Kami juga rutin melakukan sinkronisasi program dengan dunia industri, namun daya tampung yang terbatas tetap menjadi tantangan utama,” jelasnya.