Komisi III DPRD Kukar Gelar RDP Perdana dengan OPD untuk Sinergi Pembangunan

Gemanusantara.com – Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (7/11/2024). Rapat ini, yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan perkenalan antara anggota baru Komisi III dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kukar.

Ketua Komisi III, Farida, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal untuk membangun komunikasi yang baik dengan OPD mitra. “Ini adalah kesempatan pertama bagi anggota baru kami untuk memperkenalkan diri dan memahami kerja dari OPD mitra, sebelum memasuki pembahasan yang lebih teknis mengenai rencana kerja tahun 2025,” ucap Farida.

Farida, yang berasal dari PDI Perjuangan, menekankan bahwa rapat ini tidak segera membahas secara detail kinerja tahun 2024. “Kami saat ini fokus pada persiapan untuk tahun depan dan belum memulai pembahasan anggaran yang detail di Banggar. Ini lebih kepada orientasi dan pengenalan,” jelasnya.

Dalam RDP tersebut, kedua OPD menyampaikan ringkasan kinerja tahun 2024 dan beberapa rencana strategis yang akan diprioritaskan pada tahun 2025. “Pertemuan ini memberi kami gambaran awal mengenai apa yang bisa kita harapkan dan apa yang perlu kita dorong dari segi pembangunan di Kukar,” tambah Farida.

Ketua Komisi III berharap bahwa kerjasama yang terjalin dari pertemuan perdana ini akan membuka jalan untuk sinergi yang lebih erat antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam menangani agenda pembangunan yang akan datang.

“Harapan kami, dengan memulai dari pertemuan yang baik ini, bisa meningkatkan kerjasama antara DPRD dan OPD untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Kukar,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Kukar akan terus mengadakan rapat lanjutan untuk mendetailkan program dan anggaran yang akan diusulkan dalam pembahasan anggaran mendatang, menjadikan komunikasi awal ini sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan yang lebih strategis. [ADV | DPRD KUKAR]