Komisi III DPRD Kaltim Tindak Lanjuti Aspirasi Jalan Nasional, BBPJN Siap Dukung Proses Tukar Guling

Gemanusantara.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam upaya peningkatan infrastruktur jalan nasional di Kaltim. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Rabu (10/9/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Abdulloh, bersama jajaran anggota, perwakilan Dinas PUPR-PERA Kaltim, serta pihak swasta seperti PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) dan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan nasional, termasuk permohonan tukar guling ruas jalan oleh PT KPC di Sangatta. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, yang memaparkan kondisi jaringan jalan nasional di wilayah Kaltim dan rencana strategis tahun 2025 mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Abdulloh menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah mendorong percepatan penyelesaian proses administrasi tukar menukar jalan, termasuk dengan membawa aspirasi ini ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. “Berkas dari PT KPC sudah disampaikan dan kini menunggu izin prinsip dari Presiden melalui Mensesneg. Kami harap konstruksi bisa jalan paralel sambil menunggu proses administrasi selesai,” ujarnya.

Selain itu, Komisi III turut menyoroti pentingnya penanganan ruas jalan KKT–Kariangau sepanjang 12,7 km. Jalan tersebut dinilai krusial bagi arus logistik dan konektivitas ekonomi di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Abdulloh berharap instansi pemilik anggaran dapat memprioritaskan percepatan penanganan jalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, juga memberikan perhatian khusus pada dua isu utama, yaitu perbaikan infrastruktur jalan nasional dan mekanisme tukar guling Barang Milik Negara (BMN) dengan pihak swasta. Ia menyarankan agar dilakukan konsultasi lanjutan ke kementerian terkait dengan pendampingan dari BBPJN. “Jika ada program strategis yang butuh dukungan anggaran pusat, kami siap bantu komunikasikan ke anggota DPR RI,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.806 km jalan nasional di Kaltim dengan tingkat kemantapan mencapai 87 persen, dan 331 jembatan yang masuk jaringan nasional. Ia menyebut pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi prioritas utama dengan alokasi anggaran Rp8,1 triliun pada 2025.

Yudi juga menyatakan bahwa untuk ruas KKT–Kariangau, pihaknya telah mengusulkan PT KKT menangani 2,7 km jalan, sementara sisanya akan dibenahi oleh BBPJN bersama PT Karya Logistik Nusantara. Untuk tukar guling dengan PT KPC, ia mendorong agar pembangunan dapat segera dimulai secara paralel dengan dukungan surat pernyataan dari BBPJN sebagai bentuk komitmen.