Gemanusantara.com – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur transportasi, serta efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Barang dan Jasa, yang digelar di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Selasa (25/8/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Abdulloh, serta dihadiri anggota Komisi III, di antaranya Apansyah, Syarifatul Sya’diah, dan Husin Djufri. Forum ini membahas realisasi anggaran 2025 yang dinilai masih rendah, serta sejumlah proyek infrastruktur yang belum memberi dampak signifikan bagi masyarakat. Plt Kepala Dishub sekaligus Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, melaporkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp245 miliar terpangkas menjadi Rp197 miliar, dengan realisasi hingga 22 Agustus baru Rp51 miliar atau 25,77 persen.
Anggota Komisi III, Apansyah, mengkritisi proyek Terminal Bontang senilai Rp15 miliar yang sudah mengalami kerusakan meski baru rampung. “Terminal sebesar itu jangan sampai mubazir. Anggaran besar sudah keluar, tapi manfaatnya belum terasa bagi masyarakat. Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi di lapangan,” tegasnya.
Sorotan juga datang dari Syarifatul Sya’diah yang menilai lambannya pengembangan Pelabuhan Teritip di Balikpapan berisiko menjadi proyek mangkrak. “Kalau tidak segera dipercepat, pelabuhan ini hanya akan jadi proyek mangkrak. Padahal, potensinya besar sekali untuk mendukung aktivitas ekonomi,” ujarnya. Sementara Husin Djufri menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk Bandara Maratua. “Pulau Maratua punya potensi wisata kelas dunia. Tapi kalau akses transportasinya tidak didukung, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat di sana juga akan terhambat,” ungkapnya.
Dari sisi kelembagaan, Biro Administrasi Pembangunan melaporkan pagu 2025 sebesar Rp7,7 miliar dengan realisasi Rp2,8 miliar atau 36,03 persen. Irhamsyah menargetkan capaian hingga 98 persen pada akhir tahun, meski mengakui ada pos seperti ATK yang kemungkinan tidak terserap. Untuk 2026, kebutuhan meningkat tajam menjadi Rp21,6 miliar, termasuk tambahan biaya tim ahli gubernur.
Sementara itu, Kepala Biro Barang dan Jasa, Buyung, menyampaikan bahwa pagu murni 2025 sebesar Rp13 miliar dengan realisasi Rp3 miliar atau 43,9 persen per 15 Agustus. Untuk 2026, kebutuhan direncanakan Rp6 miliar. Ia memaparkan overview pengadaan barang dan jasa Pemprov Kaltim tahun 2025 yang mencapai Rp20,93 triliun, terdiri dari tender/seleksi, e-purchasing, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. “Semua pengadaan sudah ada di katalog elektronik yang bisa diakses siapa saja. Transparansi ini penting supaya publik tahu ke mana arah belanja pemerintah,” jelasnya.
Menutup rapat, Komisi III DPRD Kaltim kembali menegaskan bahwa efisiensi anggaran, pembangunan transportasi yang berkelanjutan, serta transparansi pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan daerah. “Jangan sampai anggaran berakhir menjadi silva hanya karena titik-titik kegiatan tidak jelas. Pemerintah harus serius menuntaskan pekerjaan sesuai target,” pungkas Apansyah. [ADV | DPRD KALTIM]
-
-
-
-
