Komisi I Soroti Doxing sebagai Ancaman Demokrasi Digital Samarinda

Gemanusantara.com – Meningkatnya kasus doxing atau penyebaran data pribadi yang menyasar masyarakat hingga pejabat publik di Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menilai praktik ini bukan sekadar pelanggaran privasi, tapi sudah masuk ke ranah intimidasi yang merusak iklim demokrasi digital di kota tersebut.

Samri menyampaikan kekhawatirannya bahwa doxing telah dijadikan alat untuk membungkam suara-suara kritis di ruang publik, terutama di media sosial. Ia menegaskan bahwa tindakan ini dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Samarinda.

“Banyak masyarakat kini ragu bersuara karena takut data pribadinya dibuka di ruang publik. Padahal menyampaikan kritik adalah hak warga negara,” ujarnya. Samri menyebut fenomena ini sangat berbahaya jika dibiarkan tanpa penindakan hukum yang jelas dan tegas.

Ia juga menyesalkan adanya kesalahpahaman dari sebagian kalangan eksekutif yang menganggap kritik dari legislatif sebagai bentuk serangan pribadi. Menurutnya, DPRD menjalankan fungsi pengawasan yang sah, bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi yang membangun.

“Kami ini mitra kerja pemerintah, bukan lawan politik. Tapi ketika kritik kami anggap menyerang, itu salah kaprah. Kalau kami diam, publik menganggap kami mandul,” ujar Samri. Ia menekankan bahwa ruang demokrasi harus dibangun dengan saling menghargai, bukan dengan ancaman atau pembungkaman.

Lebih lanjut, Samri mengajak semua pihak untuk menumbuhkan budaya saling terbuka terhadap masukan. Ia menyayangkan bahwa banyak masukan konstruktif dari DPRD justru tidak mendapat respon sebagaimana mestinya. Menurutnya, sikap defensif hanya akan memperlebar jurang komunikasi antara legislatif dan eksekutif.

Terakhir, ia mendesak aparat penegak hukum agar menindak pelaku doxing dengan tegas sesuai Undang-Undang ITE. “Kritik tidak boleh dibalas dengan pembunuhan karakter. Ini bukan zaman otoriter. Hentikan budaya membungkam orang yang berpendapat,” tutupnya.