Gemanusantara.com – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Baba, menyuarakan pandangan tegas agar pungutan uang gedung di sekolah, termasuk sekolah swasta, dihapuskan demi menjamin akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan. Ia menilai keberadaan biaya uang gedung yang masih ditanggung siswa menjadi penghalang serius dalam upaya mewujudkan pendidikan gratis yang merata di Kaltim.
Baba menegaskan bahwa selama sekolah swasta masih membebankan biaya uang gedung, maka gagasan pendidikan gratis hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi. “Kita tidak bisa bicara pendidikan gratis kalau masih ada siswa yang dibebani uang gedung, apalagi di sekolah swasta yang justru banyak menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah,” ujarnya di Samarinda.
Menurut Baba, sekolah swasta selama ini memegang peranan penting dalam menopang sistem pendidikan nasional, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terlayani sekolah negeri. Namun, minimnya dukungan anggaran dari pemerintah memaksa sekolah swasta membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa, termasuk uang gedung yang nilainya kerap cukup memberatkan.
Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan bantuan keuangan khusus untuk menutupi kebutuhan uang gedung di sekolah swasta. Skema ini, lanjutnya, dapat dilakukan melalui mekanisme hibah pendidikan atau bantuan operasional berbasis kebutuhan dengan prinsip pemerataan. “Pemerintah provinsi harus hadir. Jangan hanya fokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta yang terbukti melayani masyarakat luas juga berhak mendapatkan dukungan,” tegasnya.
Baba juga menekankan bahwa skema bantuan tersebut harus dirancang dengan mekanisme penyaluran yang transparan, akuntabel, dan berbasis data kebutuhan riil di lapangan. Ia mendorong Dinas Pendidikan Kaltim untuk melakukan pemetaan menyeluruh dan membuka ruang dialog dengan pengelola sekolah swasta agar kebijakan yang disusun tepat sasaran.
Lebih jauh, Baba mengingatkan bahwa pendidikan gratis tidak boleh hanya dimaknai sebatas pembebasan SPP. Biaya-biaya penunjang seperti uang gedung, seragam, dan perlengkapan sekolah juga harus menjadi perhatian pemerintah jika ingin menciptakan pendidikan yang benar-benar bebas hambatan.
“Kalau kita serius ingin pendidikan tanpa hambatan, maka seluruh biaya non-SPP juga harus dipikirkan. Ini soal keadilan bagi anak-anak kita,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]-
-
-
-
