Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Junaidi, menyoroti berbagai isu dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, khususnya setelah melakukan reses di desa-desa seperti Maluhu, Loa Tebu, dan Timbau. Junaidi mengungkapkan bahwa banyak usulan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terealisasi, serta adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan masyarakat dengan proyek yang dibangun oleh pemerintah.
“Selama reses, banyak usulan lama yang tidak tebus. Selain itu, ada juga banyak usulan baru, namun lebih banyak usulan lama yang tidak terealisasi,” kata Junaidi. Ia menekankan pentingnya mencocokkan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan apa yang dibangun untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.
Salah satu contoh ketidakcocokan yang disoroti Junaidi adalah antara kebutuhan penerangan jalan dengan pembangunan jalan itu sendiri. “Mereka butuh penerangan, tetapi yang dibangun malah jalan. Ini menjadi contoh untuk kita evaluasi agar pembangunan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Politikus dari PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa pentingnya menyinkronkan kebutuhan masyarakat dengan anggaran yang tersedia. Junaidi menegaskan bahwa proses pembangunan harus dihindari dari kebiasaan pemotongan proyek. “Kita harus evaluasi anggaran agar pembangunan bisa tuntas dan tidak terpotong-potong, seperti 100 meter yang dipotong menjadi 50 meter, lalu 50 meter lagi. Itu harus dihindari,” tutupnya.
Melalui sorotan ini, Junaidi berharap agar setiap proyek pembangunan di masa depan dapat lebih alinh dengan kebutuhan aktual masyarakat, memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan efektif.
[ADV | DPRD KUKAR]
