Ketua DPRD Kaltim: PSU Jadi Koreksi Demokrasi, IKN Jangan Jadi Kota Eksklusif
Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya menjadikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu sebagai refleksi atas dinamika demokrasi di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Kaltim terkait persiapan PSU dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digelar di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utara, Rabu (16/4/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Gubernur Kaltim dan dihadiri Wakil Gubernur, Sekdaprov, Forkopimda, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Hasanuddin menyampaikan bahwa PSU merupakan konsekuensi atas lemahnya sistem seleksi penyelenggara pemilu, minimnya pengawasan, dan maraknya praktik politik uang. Ia menilai dua kasus PSU di Kukar dan Mahulu harus menjadi pelajaran penting ke depan.
“Ini bisa menjadi koreksi demokrasi di Provinsi. Realita politiknya, Kukar ada kandidat yang tidak memenuhi syarat, dan di Mahulu ditemukan indikasi politik uang,” ungkap Hasanuddin.
Ia menjelaskan bahwa PSU menimbulkan tiga dampak besar: stagnasi kebijakan karena kepala daerah belum definitif, pemborosan anggaran akibat pengalihan dana pembangunan, serta keterlambatan pelayanan publik. Hasanuddin menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta edukasi politik masyarakat.
Senada dengan Wakil Gubernur Seno Aji yang mendorong Forkopimda untuk hadir di lokasi PSU sebagai bentuk dukungan, Hasanuddin menambahkan bahwa kehadiran pemerintah sangat penting untuk menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem demokrasi lokal.
Dalam forum yang sama, Hasanuddin juga menyoroti soal rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN dan keterlibatan masyarakat lokal. Ia menyampaikan keresahan publik terhadap proses rekrutmen ASN yang dinilai tidak transparan dan tidak berbasis sistem nasional. “Masyarakat bertanya-tanya, kenapa ASN di Otorita ditunjuk langsung oleh Kepala Otorita, bukan melalui sistem nasional? Ini menimbulkan kekhawatiran soal transparansi dan keadilan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal, khususnya etnis Dayak, Kutai, dan Paser, dalam pembangunan IKN.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 30% ASN Otorita berasal dari Kalimantan Timur melalui afirmasi. Ia juga menyatakan pihaknya akan memperbaiki sistem rekrutmen dengan melibatkan Badan Kepegawaian Nasional dan Kemenpan RB dalam proses asesmen ke depan.
Hasanuddin menutup pernyataannya dengan harapan agar pembangunan IKN benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Green City dan Smart City.
[ADV | DPRD KALTIM]