Ketua DPRD Kaltim Kawal Langsung Percepatan Perbaikan Jalan Poros Kukar-Kubar
Gemanusantara.com – Jalan poros yang menghubungkan Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar) kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama Gubernur Rudy Mas’ud, turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi terkini infrastruktur strategis tersebut, sebagai bagian dari prioritas kerja awal kepemimpinan Gubernur pada Jumat (20/6/2025).
Perjalanan darat dari Samarinda menuju Barong Tongkok menjadi momentum refleksi terhadap pentingnya akses jalan yang layak, terutama bagi warga di daerah pedalaman. Sepanjang rute, kerusakan jalan tampak nyata—membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan pusat.
“Ruas ini bukan sekadar jalan penghubung biasa. Ini jalur utama bagi warga di Mahakam Ulu hingga jalur alternatif menuju kawasan IKN. Maka, sudah seharusnya menjadi prioritas pembangunan yang kita kawal bersama,” ungkap Hasanuddin Mas’ud saat ditemui usai peninjauan.
Ia menekankan, DPRD tidak hanya akan mengawal dari sisi penganggaran, tetapi juga akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Hasanuddin juga mendorong sinergi antara DPRD, eksekutif, dan pusat, guna mempercepat proses perbaikan jalan nasional tersebut.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pembangunan jalan poros Kukar–Kubar masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Ia mengungkapkan bahwa berbagai upaya koordinasi dengan pemerintah pusat sedang ditempuh agar status jalan nasional tidak menjadi penghambat teknis.
“Kalau hanya menunggu regulasi, pembangunan bisa terhambat. Kita butuh tindakan konkret karena ini soal akses vital ke pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rudy.
Kunjungan kerja ini juga turut dihadiri Hj. Sarifah Suraidah Harum, Anggota DPR RI sekaligus istri Gubernur, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keberadaan lintas unsur ini memperkuat sinyal komitmen kolektif dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai di wilayah penyangga IKN.
Peninjauan ini menjadi landasan penting untuk menyusun langkah kebijakan yang terukur dan berpihak pada masyarakat, terutama di daerah pedalaman Kaltim yang selama ini masih menghadapi ketimpangan infrastruktur.
[ADV | DPRD KALTIM]