Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti pentingnya perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal itu ia sampaikan usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
Dalam diskusi yang membahas pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltim, Hasanuddin – yang akrab disapa Hamas – menegaskan bahwa kondisi geografis dan sosial wilayah 3T sangat berbeda dibandingkan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, pendekatan program dan kebijakan harus disesuaikan dengan realitas lokal. “Tidak bisa disamakan. Daerah 3T perlu perlakuan khusus, baik dari sisi akses, infrastruktur, hingga pendekatan budaya,” tegasnya.
Hasanuddin menyambut baik respons dari Menteri PPPA yang menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung program perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T. Menurutnya, dana ini harus dikawal agar pelaksanaannya benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. “Sudah ada dana dari pusat, tinggal bagaimana pelaksanaannya bisa tepat sasaran. Jangan sampai hanya berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa setidaknya tujuh kabupaten di Kalimantan Timur telah disiapkan untuk menerima dukungan tersebut. Meski belum merinci nama-nama daerah, ia memastikan bahwa wilayah yang dimaksud tergolong sulit dijangkau karena keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan.
Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal program ini agar berjalan sesuai tujuan. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, khususnya untuk mendorong peningkatan layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. “DPRD akan terus mengawasi agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat paling bawah. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tidak terasa di desa-desa,” ucapnya.
Selain itu, Hasanuddin juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program di wilayah 3T. Ia menilai ormas memiliki jaringan akar rumput yang kuat dan memahami kondisi lokal secara langsung.
[ADV | DPRD KALTIM]