Gemanusantara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-16 Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025–2029. Rapat tersebut dilangsungkan di Kantor DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Rapat resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran jalannya rapat dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 H kepada seluruh peserta sidang. Sebanyak 40 anggota dewan hadir dalam rapat ini, menandakan komitmen legislatif untuk mengawal arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat,” ujar Ekti dalam sambutannya.
Pemerintah Provinsi Kaltim dalam kesempatan ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Rapat juga turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur.
Ekti menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari Rapat Paripurna ke-15, di mana Wakil Gubernur Kaltim sebelumnya telah menyampaikan Nota Penjelasan atas Ranperda RPJMD 2025–2029. Agenda kali ini difokuskan untuk mendengarkan tanggapan dan masukan resmi dari seluruh fraksi terhadap dokumen perencanaan tersebut.
“Pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam pembentukan perda. Ini adalah ruang strategis untuk menyampaikan kritik, masukan, dan harapan terhadap arah pembangunan Kaltim lima tahun ke depan,” jelasnya.
Dalam sesi penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi memberikan catatan strategis terhadap Ranperda RPJMD. Mulai dari penguatan SDM, pemerataan infrastruktur, perlindungan lingkungan, hingga optimalisasi ekonomi kerakyatan dan penguatan ideologi Pancasila, menjadi poin-poin utama yang disoroti masing-masing fraksi.
Secara umum, fraksi-fraksi mendorong agar RPJMD Kaltim 2025–2029 disusun secara inklusif, progresif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan peran perangkat daerah, transparansi anggaran, dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.
[ADV | DPRD KALTIM]- Fraksi Demokrat–PPP Nilai RPJMD Kaltim Masih Normatif, Dorong Penguatan Substansi dan Keadilan Anggaran
- RPJMD Kaltim, Fraksi PKS Soroti Tantangan SDM, Infrastruktur, dan Ekonomi Berkelanjutan
- Fraksi Gerindra Soroti RPJMD Kaltim, Perjelas Program Prioritas dan Perkuat Pemerataan Wilayah
-
