Hasanuddin Mas’ud Wanti-Wanti Risiko Bencana Jika Fender Jembatan Mahakam Tak Segera Diperbaiki

Gemanusantara.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti serius lambatnya perbaikan fender dan dolphin Jembatan Mahakam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, ia memperingatkan bahwa kondisi jembatan saat ini berpotensi membahayakan keselamatan publik dan aktivitas ekonomi di Kaltim.

Hasanuddin menilai tenggelamnya fender membuat struktur jembatan berada dalam posisi rawan jika terjadi tabrakan tongkang berikutnya. Ia menyebut tanpa pelindung, benturan kapal akan langsung mengarah ke tiang utama jembatan yang berfungsi sebagai tumpuan vital. “Kalau jembatan ini sampai terganggu, dampaknya bukan hanya untuk Kaltim tapi bisa menjadi bencana nasional,” ujarnya.

Selain itu, Hasanuddin mempertanyakan status aset fender dan dolphin, apakah telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia mendesak BPJN menunjukkan bukti administrasi berupa SK penetapan aset. Menurutnya kejelasan ini penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan asuransi.

Dalam rapat, BPJN menjelaskan bahwa perbaikan fender telah dikontrak sejak 6 Oktober 2025 dengan masa pelaksanaan 180 hari. Kendati demikian, DPRD menganggap progres 6 persen hingga November masih terlalu lambat. “Masyarakat butuh kepastian, bukan hanya paparan teknis,” tambah Hasan.

Komisi II DPRD Kaltim juga meminta adanya sistem mitigasi risiko yang jelas selama masa perbaikan. Menurut Sabaruddin Panrecalle, hilir mudik tongkang tanpa proteksi memerlukan pengawasan ketat agar tabrakan tidak kembali terjadi. “Kami ingin tahu langkah-langkah darurat apa yang disiapkan BPJN sementara fender belum berfungsi,” ujarnya dalam rapat.

Sejumlah anggota dewan mengusulkan agar audit independen dilakukan untuk mengevaluasi tata kelola perbaikan fender, termasuk kemungkinan pembiayaan melalui skema asuransi. DPRD menilai pembenahan sistemik harus dilakukan karena insiden tabrakan kapal telah terjadi berulang kali.

Pada akhir rapat, pimpinan DPRD dan Komisi II sepakat menyusun rekomendasi resmi dan menjadwalkan kunjungan lapangan untuk memastikan percepatan perbaikan. DPRD menegaskan akan mengawal proses ini hingga selesai demi keselamatan publik dan stabilitas ekonomi Kaltim.