Hasanuddin Mas’ud: Pemerataan Pembangunan Harus Jadi Fondasi Kebijakan Daerah

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai wujud nyata keadilan sosial di seluruh wilayah Kaltim. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Tahun 2026, yang berlangsung pada Rabu (23/4/2025).

Dalam forum yang melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah ini, Hasanuddin menyoroti bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh terpusat hanya di satu wilayah. Setiap daerah, menurutnya, berhak mendapatkan perhatian dan porsi pembangunan yang setara agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.

Ia juga mengkritisi praktik pembangunan yang masih kerap dijalankan tanpa koordinasi lintas sektor. “Sering kita temui jalan baru dibangun, belum lama sudah dibongkar untuk saluran air. Ini bukti kurangnya sinergi dan perencanaan yang lemah,” ujarnya. Menurutnya, pembangunan yang tidak tepat sasaran hanya akan menimbulkan pemborosan anggaran dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Hasanuddin menjelaskan bahwa pendekatan dalam menyusun perencanaan pembangunan harus memadukan aspek teknokratik dan politis. Aspek teknokratik merujuk pada skala prioritas berdasarkan kajian rasional, sementara pendekatan politis mempertimbangkan visi-misi kepala daerah serta aspirasi yang tertuang dalam musrenbang dan pokok pikiran DPRD.

Politikus Partai Golkar itu menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan setiap program pembangunan. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia mendorong perangkat daerah untuk tidak sekadar menyusun rencana kerja tahunan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi panduan kerja yang terintegrasi. “Perencanaan yang baik akan menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan berkeadilan. Kita harus tinggalkan ego sektoral,” imbuhnya.

Forum ini menjadi salah satu ruang strategis dalam menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan daerah. DPRD Kaltim sendiri berkomitmen akan terus mengawal kebijakan perencanaan pembangunan agar tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.