Agusriansyah Soroti Ketidaksesuaian Kuota Penerima Program Gratispol
Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, kembali menyoroti pelaksanaan program bantuan pendidikan Gratispol yang dinilainya masih menyisakan banyak persoalan teknis. Ia meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.
Persoalan tersebut mencuat setelah ditemukannya ketidaksesuaian antara kuota bantuan yang diberikan dengan jumlah penerima yang diumumkan perguruan tinggi. Ia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan karena ada mahasiswa yang telah diumumkan kampus, namun tidak menerima bantuan UKT.
Menurut Agusriansyah, ketidaksinkronan data tersebut membuktikan bahwa sistem pendataan dan komunikasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi belum berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak pendidikan mahasiswa Kaltim.
“Kami ingin semua kampus dan pemerintah benar-benar duduk bersama menyamakan data. Jangan sampai mahasiswa yang seharusnya menerima justru terlewat. Ini menyangkut masa depan mereka,” ujarnya dalam kutipan tambahan saat ditemui awak media.
Ia juga menyoroti syarat kepemilikan KTP Kaltim selama minimal tiga tahun yang dianggap menyulitkan sebagian mahasiswa. Banyak mahasiswa, katanya, tidak berdomisili di Kaltim selama tiga tahun berturut-turut sebelum melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga berpotensi tidak lolos verifikasi administratif.
Tak hanya fokus pada pendataan, Agusriansyah mengingatkan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak hanya dilihat dari akses, tetapi dari kualitas output lulusan. Jurusan yang dipilih mahasiswa, lanjutnya, harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Ia berharap pemerintah menyiapkan program pembekalan serta kebijakan pendukung agar lulusan tidak menambah jumlah pengangguran, melainkan mendukung percepatan pembangunan di Kaltim.
[ADV | DPRD KALTIM]
