Fraksi PKB Soroti Isu Strategis dalam RPJMD Kaltim, Dorong Pendidikan Berkualitas dan Ekonomi Rakyat

Gemanusantara.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur memberikan sejumlah catatan kritis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kaltim 2025–2029. Pandangan umum tersebut disampaikan melalui juru bicara Fraksi, Sulasih, dalam rapat paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).

Sulasih menegaskan bahwa RPJMD tidak boleh menjadi dokumen yang sekadar prosedural, melainkan harus benar-benar menjadi arah pembangunan yang berpihak pada rakyat. Ia menyebut RPJMD sebagai penentu masa depan Kaltim yang harus disusun secara adil, terukur, dan pro-rakyat.

“RPJMD ini bukan sekadar rencana, tapi penentu masa depan Kaltim. Harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya dalam penyampaian resmi fraksi.

Fraksi PKB mengapresiasi fokus Gubernur Kaltim dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama di kalangan generasi muda melalui sektor pendidikan dan olahraga. Namun, mereka menilai masih terdapat enam persoalan utama yang harus menjadi prioritas pembenahan dalam lima tahun mendatang.

Pendidikan menjadi sorotan utama. Meskipun program pendidikan gratis telah berjalan, PKB menilai implementasinya belum berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran lulusan sarjana, minimnya sekolah dengan akreditasi tinggi, dan ketimpangan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian khusus.

“Kami ingin semua anak mendapat pendidikan yang adil dan berkualitas, tidak hanya sekadar gratis tapi juga bermutu,” ujar Sulasih.

Fraksi PKB juga mendorong penambahan misi pembangunan dalam RPJMD yang mencakup perlindungan lingkungan, pemerataan infrastruktur, serta pengakuan terhadap hak budaya lokal, khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kaltim.

Selain itu, masalah klasik seperti banjir dan keterbatasan listrik di 110 desa tertinggal turut mendapat sorotan. PKB menilai perlu ada solusi konkret dan terprogram agar isu-isu ini tidak terus berulang tanpa penyelesaian nyata.

Tak ketinggalan, sektor ekonomi rakyat menjadi fokus lain. Fraksi PKB meminta agar pemerintah memberikan prioritas berupa pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha bagi pelaku UMKM, demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
[ADV | DPRD KALTIM]