Gemanusantara.com – Pada Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang digelar di Ruang Rapat Utama, Syafruddin dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) membacakan pandangan umum fraksinya, menyoroti isu kesejahteraan sosial, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pentingnya netralitas pemerintah daerah dalam Pilkada mendatang.
Fraksi PAN menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban musibah, termasuk kebakaran dan bencana alam lainnya. “Kejadian ini sering terjadi dan sangat merugikan perekonomian masyarakat, terutama nelayan yang bergantung pada keramba ikan,” ungkap Syafruddin.
Salah satu isu penting yang disoroti adalah kerugian ekonomi yang dialami masyarakat akibat insiden kapal yang merusak keramba ikan di sepanjang Sungai Mahakam. Fraksi juga menyoroti permasalahan pembayaran insentif guru agama di sekolah dasar dan menengah yang tertunda sejak Agustus 2023. “Dananya sudah tersedia, namun hingga saat ini insentif belum diterima oleh para guru,” jelas Syafruddin, anggota Komisi IV.
Menjelang Pilkada, fraksi meminta Pj Bupati Kukar memastikan netralitas semua elemen pemerintahan. “Langkah ini sangat penting untuk menjaga kondusivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegas Syafruddin.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kukar serta mendukung pemerintahan yang profesional dan netral dalam menghadapi Pilkada. “Ini merupakan sikap resmi dari PAN sebagai respons terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat kita,” pungkas Syafruddin. [ADV | DPRD KUKAR]
