Fraksi Gerindra Soroti RPJMD Kaltim, Perjelas Program Prioritas dan Perkuat Pemerataan Wilayah
Gemanusantara.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD Kaltim 2025–2029 dalam Rapat Paripurna ke-16 yang digelar di Samarinda, Senin (2/6/2025). Pandangan umum fraksi disampaikan oleh juru bicara, Akhmad Reza Fahlevi.
Mengawali penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada masyarakat Kaltim dan mengapresiasi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang telah menyampaikan penjelasan dokumen RPJMD. Mereka menilai RPJMD sebagai “blueprint” atau cetak biru pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.
“RPJMD ini adalah blueprint keberhasilan pembangunan daerah. Penyusunannya harus menjawab kebutuhan masyarakat hari ini dan tantangan ke depan,” ujar Reza di hadapan forum paripurna.
Fraksi Gerindra mencermati tiga tujuan utama dalam dokumen RPJMD, yakni Kaltim Sukses, Generasi Emas, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Meski demikian, mereka menilai sejumlah program strategis seperti Gratispol dan Josspol masih belum memiliki arah pelaksanaan yang jelas, termasuk dalam hal penunjukan perangkat daerah yang bertanggung jawab.
“Kami belum melihat gambaran menyeluruh dari program-program seperti Gratispol. Perlu dijelaskan juga perangkat daerah mana yang benar-benar siap menindaklanjuti,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya kemandirian fiskal daerah. Mereka mendorong agar RPJMD tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan pusat dan mulai fokus pada optimalisasi potensi lokal. Menurut mereka, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup jika tidak berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
“Pertumbuhan PDRB tinggi belum tentu menurunkan angka kemiskinan. Ini jadi tantangan besar ke depan,” tambah Reza.
Selain itu, Gerindra menyoroti ketimpangan kontribusi antarwilayah terhadap perekonomian provinsi, dengan mencontohkan minimnya peran Mahakam Ulu. Mereka menekankan pentingnya perhatian lebih terhadap daerah-daerah tertinggal agar pembangunan berjalan lebih merata.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Fraksi Gerindra mendorong penguatan reformasi birokrasi, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat terhadap seluruh program dalam RPJMD.
“Kami berharap RPJMD ini tidak hanya ambisius di atas kertas, tapi benar-benar bisa diwujudkan dengan kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]