Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim Sampaikan Catatan Kritis terhadap Ranperda APBD 2026

Gemanusantara.com — Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kalimantan Timur kembali menjadi forum strategis dalam memastikan arah kebijakan fiskal daerah. Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Hadir pula Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni sebagai wakil pemerintah daerah.
Agenda utama paripurna ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Satu per satu juru bicara fraksi menyampaikan evaluasi serta respon terhadap asumsi makro, kinerja pendapatan, dan arah belanja yang diusulkan pemerintah. Mulai dari fraksi Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, PAN-Nasdem, PKS, hingga Demokrat-PPP, seluruhnya memberikan catatan kritis terhadap menurunnya ruang fiskal dan perlunya rasionalisasi program tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa proses penyampaian pandangan fraksi merupakan bagian dari check and balance yang wajib dijalankan legislatif. “Pemandangan fraksi-fraksi ini adalah napas dari demokrasi daerah. Dari sinilah kita melihat apakah kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Ekti Imanuel menekankan bahwa pemandangan umum bukan hanya rutinitas tahunan. “Ini bagian dari ruang koreksi kebijakan. Harus ada tindak lanjut nyata dalam pembahasan berikutnya,” ucapnya.
Sekdaprov Sri Wahyuni dalam kesempatan tersebut juga angkat bicara dan menilai bahwa dinamika fiskal 2026 harus dihadapi dengan sinergi pemerintah dan DPRD. Ia menyampaikan bahwa pemerintah siap membuka ruang dialog demi menyesuaikan prioritas pembangunan.
Rapat ditutup dengan penyampaian bahwa seluruh masukan fraksi akan dibahas dalam rapat komisi dan badan anggaran. DPRD Kaltim memastikan penyusunan APBD 2026 akan dilakukan secara akuntabel, terbuka, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
[ADV | DPRD KALTIM]



