Fraksi DPRD Kaltim Soroti Efektivitas Anggaran dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Gemanusantara.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Selasa (17/6/2025). Tujuh fraksi memberikan sorotan tajam terkait efektivitas belanja daerah, tindak lanjut hasil audit BPK, serta ketimpangan pembangunan.
Juru bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, menekankan pentingnya segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia meminta Pemprov Kaltim memperkuat pengawasan internal agar temuan serupa tidak kembali terjadi. “Kami meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah lebih intensif dalam pembinaan, agar rencana aksi dari temuan BPK benar-benar terlaksana,” ujarnya.
Fraksi Gerindra, melalui Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyoroti persoalan kemiskinan yang meski mengalami penurunan angka secara persentase, namun menunjukkan peningkatan pada indeks kedalaman dan keparahan. “Ini mengindikasikan masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah harus meninjau ulang program yang menyasar kelompok rentan,” tegasnya.
Isu distribusi dana karbon juga mendapat perhatian. Fraksi PDIP, melalui juru bicara Guntur, mempertanyakan lambatnya penyaluran dana yang seharusnya diterima desa sejak 2022. “Kami ingin ada kejelasan atas hambatan tersebut, agar dana yang dijanjikan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa,” ucapnya.
Sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran turut disampaikan Fraksi PKB dan Fraksi PAN-Nasdem. Sulasih dari PKB menyebut sektor pendidikan dan pekerjaan umum masih menghadapi tantangan dalam serapan anggaran. Sementara Abdul Giaz dari PAN-Nasdem mendesak optimalisasi belanja daerah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung UMKM.
“Masih banyak anggaran yang tidak terserap. Pemerintah harus menjelaskan penyebabnya dan segera memperbaiki mekanisme pelaksanaan agar ekonomi daerah dapat bergerak,” kata Giaz.
Fraksi PKS melalui Subandi mengangkat isu rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD, termasuk target profitabilitas. “Target PAD harus realistis dan berbasis kinerja, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya.
Adapun Fraksi Demokrat–PPP menyoroti kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Nurhadi Saputra menyoroti kondisi Jalan Mulawarman di Kota Balikpapan yang dinilai mendesak untuk diperlebar demi kelancaran akses menuju Bandara Sepinggan.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, juga hadir mendengarkan secara langsung pandangan fraksi-fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2024.
[ADV | DPRD Kaltim]