Fraksi Demokrat-PPP Desak Pembangunan Pelabuhan Ikan dan SPBU di Kutim
Gemanusantara.com – Fraksi Demokrat-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera membangun pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Kutai Timur. Usulan ini disampaikan sebagai bagian dari pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna ke-16.
Juru bicara Fraksi Demokrat-PPP, Nurhadi Saputra, menyebut bahwa pelabuhan tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas nelayan, terutama di wilayah Sangatta dan sekitarnya. Ia menekankan bahwa peningkatan konsumsi ikan di daerah pesisir menuntut tersedianya infrastruktur distribusi hasil tangkapan.
“Peningkatan kebutuhan ikan di wilayah Sangatta dan sekitarnya menuntut kehadiran pelabuhan pendaratan ikan sebagai pusat distribusi hasil tangkapan nelayan,” ujar Nurhadi di hadapan peserta rapat.
Selain untuk bongkar muat, Nurhadi menilai pelabuhan ikan juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Infrastruktur ini diyakini dapat memperkuat rantai pasok sektor kelautan dan perikanan serta membuka lapangan kerja baru di sektor hilir.
Fraksi Demokrat-PPP juga menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap dikeluhkan warga di Sangatta dan Sangkulirang. Mereka mendesak Pemprov Kaltim untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) guna menunjang mobilitas nelayan dan mendukung aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
“Warga di Sangatta dan Sangkulirang masih kesulitan mendapatkan BBM. Kami meminta Pemprov Kaltim membangun SPBU untuk mendukung aktivitas nelayan dan masyarakat,” tegas Nurhadi.
Fraksi berharap dua usulan tersebut—pelabuhan pendaratan ikan dan SPBU—bisa masuk sebagai prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029. Menurut mereka, keberadaan infrastruktur tersebut akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi di kawasan pesisir yang selama ini kurang mendapat perhatian.
“Kita ingin pembangunan ke depan lebih merata, tidak hanya terpusat di kota. Wilayah pesisir seperti Kutim juga harus mendapat prioritas karena potensinya luar biasa,” pungkas Nurhadi.
[ADV | DPRD KALTIM]