Forum Perangkat Daerah Bapenda Kukar Fokus Tingkatkan PAD dan Sinergi Pembangunan

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar
Gemanusantara.com – Komitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun koordinasi antar sektor ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, saat membuka Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar di Ruang Rapat Martadipura Lantai 1 Bappeda Kukar, Jumat (14/03/2025).
Forum ini menjadi bagian dari tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dengan melibatkan jajaran Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala Bapenda Kukar, BPKAD, sejumlah kepala OPD, akademisi, dan perwakilan dunia usaha. Tujuannya adalah menyelaraskan program daerah agar saling mendukung, efektif, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
Dalam arahannya, Sunggono menegaskan perlunya fokus terhadap sektor PAD dengan langkah-langkah konkret, seperti mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) yang tidak berjalan efektif, memaksimalkan aset daerah, dan mempercepat realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). “Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada DBH Migas,” tegasnya.
Lebih lanjut, forum ini juga diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan berbasis hasil (performance-based budgeting). Dalam diskusi, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi kendala pelaksanaan program sebelumnya dan menyusun solusi nyata untuk perbaikan ke depan.
Sunggono mengingatkan bahwa dalam era pembangunan saat ini, tantangan lintas sektor seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, harus diselesaikan dengan memperkuat kolaborasi antar OPD. Ia menekankan pentingnya sinergi dan percepatan implementasi program agar tidak hanya berbicara di atas kertas, tetapi nyata di lapangan.
Di akhir sambutan, Sunggono berpesan agar output forum ini tidak hanya menghasilkan dokumen rekomendasi, tetapi juga rencana aksi nyata. “Segera lakukan pembagian tugas yang jelas antar OPD dan pastikan percepatan pelaksanaan program di lapangan,” tutupnya optimistis.
Forum ini diharapkan menjadi titik awal pembenahan perencanaan pembangunan Kukar yang lebih terarah, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
[ADV | DISKOMINFO KUKAR]