Firnadi Ikhsan Temui Warga Sumbersari, Bahas Penguatan Demokrasi dan Aspirasi Pembangunan

Gemanusantara.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, S.Pi, melakukan kunjungan kerja ke Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara pada Rabu (20/03/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang mengusung tema “Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Era Reformasi”, serta menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat di bulan suci Ramadan.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, ketua-ketua RT, hingga warga setempat. Dalam forum tersebut, berbagai persoalan lokal dibahas bersama, mulai dari pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, hingga usulan perbaikan lingkungan desa.

Firnadi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya membangun daerah berdasarkan masukan langsung dari masyarakat. “Saya ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Perencanaan pembangunan harus partisipatif, tidak hanya dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, suasana keakraban sangat terasa. Warga menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, termasuk permintaan penurapan halaman masjid yang berbatasan dengan sungai karena khawatir akan potensi longsor saat musim hujan. Firnadi menanggapi dengan serius dan berjanji akan membawa usulan tersebut ke tingkat kabupaten dan provinsi.

Salah satu tokoh masyarakat, seorang ketua RT, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Firnadi. “Kami merasa bangga dan senang bisa didatangi langsung oleh wakil rakyat. Harapan kami, program pembangunan bisa lebih menyentuh kebutuhan desa, bukan hanya sekadar janji,” tuturnya.

Firnadi juga menekankan bahwa kunjungan seperti ini akan terus ia lakukan di berbagai wilayah dapilnya di Kutai Kartanegara. Menurutnya, hanya dengan terjun langsung ke lapangan, wakil rakyat bisa memahami secara utuh persoalan dan harapan warga.

“Ini bukan hanya kegiatan seremonial. Saya datang untuk mendengar, mencatat, dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat desa. Kita ingin pembangunan yang tepat sasaran dan tidak berdasarkan asumsi,” pungkasnya.