KALTIM

FGD DPRD Kaltim Libatkan Akademisi dan Pegiat Desa, Rumuskan Pembenahan Produk Hukum Daerah

Gemanusantara.com – Upaya memperkuat kualitas regulasi di Kalimantan Timur kembali dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dimensi Kesesuaian Produk Hukum Daerah di Kalimantan Timur” yang digelar Sekretariat DPRD Kaltim bersama Pusat Studi Otonomi Daerah dan Desa (PSODD) Fakultas Hukum Unmul.

Perisalah Legislatif Ahli Muda, Vivi Hariyani, mewakili Sekretaris DPRD Kaltim membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum ini untuk mengevaluasi efektivitas dan harmonisasi peraturan daerah, terutama di tengah dinamika regulasi nasional yang makin cepat berubah.

Vivi menyebut beberapa perda di Kaltim masih menghadapi kendala, baik dari sisi substansi maupun penerapan. “Masukan dari forum ini menjadi penting agar regulasi kita tidak hanya selaras dengan aturan di atasnya, tetapi juga mudah dipahami dan dilaksanakan di lapangan,” katanya.

FGD ini menarik perhatian banyak pihak, mulai dari akademisi, perangkat daerah, hingga pegiat desa dan lembaga swadaya masyarakat dari Kutai Timur. Kolaborasi multisektor tersebut menjadi elemen penting dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif dan adaptif.

Para narasumber, seperti Januar Bayu Irawan, SH., MH., Mustofa, Ph.D., dan Dandi Wijaya, SH., MH., memberikan pandangan strategis mengenai pembentukan produk hukum daerah yang ideal. Mereka menyoroti pentingnya analisis dampak regulasi, partisipasi publik, serta kejelasan norma dalam setiap penyusunan perda.

Selain penyelarasan dengan peraturan nasional, para peserta juga menyoroti perlunya perda yang berpihak pada desa dan pembangunan berbasis komunitas. Keterlibatan pegiat desa dinilai memberi perspektif baru terhadap kebutuhan regulasi yang lebih membumi.

Melalui FGD ini, DPRD Kaltim berharap mampu menyusun rekomendasi konkret untuk memperbaiki kualitas perda di Kaltim. Targetnya, setiap produk hukum daerah mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

[ADV | DPRD KALTIM]

Related Articles

Back to top button