Gemanusantara.com – Komisi I DPRD di Samarinda menyoroti besarnya anggaran sewa kendaraan dinas untuk Wali Kota Andi Harun. Nilai yang disebut mencapai sekitar Rp160 juta per bulan dinilai perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan bahwa skema sewa sebenarnya memiliki sisi positif, terutama dalam hal efisiensi pengelolaan kendaraan.
“Dengan sistem sewa, pemerintah tidak lagi terbebani biaya perawatan. Kalau unit sudah tidak layak, bisa langsung dikembalikan dan diganti,” ucap Samri, Kamis (9/4/2026).
Meski demikian, ia menilai besaran anggaran yang dikeluarkan saat ini masih perlu dievaluasi. Menurutnya, nominal yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
“Kalau melihat angkanya sekarang, menurut saya ini cukup tinggi. Perlu ada evaluasi supaya tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, kendaraan operasional yang telah digunakan dalam jangka waktu lama umumnya mulai mengalami penurunan kinerja dan membutuhkan biaya tambahan untuk pemeliharaan. Dalam kondisi tersebut, skema sewa dinilai menjadi alternatif yang lebih praktis.
“Kalau kendaraan sudah lima tahun ke atas, biasanya mulai banyak kendala. Dengan sewa, itu bisa langsung diganti tanpa harus menambah beban aset,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa DPRD tidak selalu mendapatkan rincian detail terkait perbandingan antara opsi pembelian dan penyewaan dalam pembahasan anggaran.
“Selama ini kita menerima pengajuan anggaran secara umum. Tidak dijelaskan secara rinci, apakah lebih efisien beli atau sewa,” bebernya.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan tersebut, baik dari sisi efisiensi maupun transparansi penggunaan anggaran.
“Intinya harus dihitung ulang, supaya jelas manfaat dan tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” tutupnya. (Nit)
-
-
-
-
