Gemanusantara.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pendapatan daerah.
Hal itu mengemuka saat DPRD Samarinda menerima kunjungan kerja DPRD Kota Balikpapan dalam agenda pembahasan pengelolaan aset daerah hingga pengendalian inflasi dan stabilitas pangan masyarakat.
Staf Ahli Komisi II DPRD Samarinda, Misirah, mengatakan masih banyak aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun belum dikelola secara produktif.
Menurutnya, pemerintah kota perlu melakukan penataan dan pendataan ulang agar aset strategis tidak hanya menjadi catatan administrasi semata.
“Aset-aset daerah harus terus ditertibkan dan diklasifikasikan. Terutama yang berada di lokasi strategis dan punya nilai ekonomi, pemanfaatannya harus benar-benar dioptimalkan,” ucap Misirah, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai pengelolaan aset yang tertata dapat membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, apabila pemerintah belum mampu mengelolanya secara langsung, opsi kerja sama dengan pihak ketiga dinilai bisa menjadi solusi.
“Kalau memang belum bisa dikelola sendiri secara produktif, tentu bisa dipikirkan bentuk kerja sama yang tepat supaya aset itu tetap menghasilkan manfaat bagi daerah,” bebernya.
Selain menyoroti aset, Komisi II DPRD Samarinda juga membahas kondisi inflasi dan stabilitas harga bahan pokok di Kota Tepian. DPRD menekankan pentingnya pengawasan distribusi pangan agar harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali.
Misirah menyebut program ketahanan pangan pemerintah juga harus dipastikan tepat sasaran sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat.
“Yang terpenting kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan harganya stabil. Distribusi juga harus dijaga supaya tidak memicu gejolak di lapangan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Samarinda turut mendorong penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan aset maupun pemantauan inflasi daerah. Langkah itu dinilai penting untuk mempermudah pengawasan dan monitoring.
“Kalau semuanya sudah berbasis digital tentu pengawasan lebih mudah dan data juga lebih tertata,” tambahnya.
Sementara terkait inspeksi pasar yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda belakangan ini, Misirah mengaku DPRD belum menerima laporan resmi lantaran para anggota dewan masih menjalani masa reses.
Meski demikian, dari pemantauannya secara langsung, kondisi harga kebutuhan pokok di Samarinda masih relatif aman.
“Sejauh ini belum ada kenaikan yang terlalu signifikan. Hanya beberapa komoditas tertentu seperti gas yang kadang harganya naik,” tutupnya. (Nit/Adv)
-
-
-
-
