
Gemanusantara.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menekankan pentingnya mengikuti mekanisme konstitusional dalam menyikapi isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai setiap perubahan jabatan kenegaraan harus diselesaikan melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Vananzda saat menanggapi isu pergantian Wakil Presiden sekaligus wacana penurunan foto Gibran yang terpasang di Gedung DPRD Kota Samarinda.
Menurutnya, persoalan pergantian jabatan Wakil Presiden tidak seharusnya menimbulkan perdebatan berlebihan mengenai atribut kenegaraan yang berada di lingkungan lembaga pemerintahan.
Ia berpandangan penyesuaian foto pejabat negara merupakan konsekuensi administratif apabila perubahan jabatan telah ditetapkan secara resmi.
“Kalau memang sudah ada pengunduran diri dan masa jabatannya berakhir, tentu foto tersebut akan kami sesuaikan dengan sendirinya,” ujarnya.
Ahmad menilai perubahan atribut di gedung DPRD bukan persoalan utama yang perlu diperdebatkan. Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh tahapan pergantian kepemimpinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia kemudian menyinggung mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Dalam mekanisme tersebut, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden untuk selanjutnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila terjadi kekosongan jabatan.
Karena itu, Ahmad meminta agar proses politik dan ketatanegaraan diserahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankannya.
“Biarkan seluruh proses dan tahapannya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, kepatuhan terhadap mekanisme konstitusi menjadi hal penting untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional.
Di sisi lain, Ahmad juga menanggapi sikap politik internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap perkembangan isu tersebut.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya tetap mengikuti arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dalam menentukan sikap politik organisasi.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses pemerintahan tetap harus mengacu pada aturan resmi dan kewenangan lembaga negara.
Ahmad turut menyinggung prinsip Satyam Eva Jayate yang menjadi salah satu nilai yang dipegang partainya.
“Kami tetap berpegang pada prinsip Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap, kapan pun waktunya,” ungkapnya.
Ia berharap setiap perkembangan politik nasional dapat disikapi dengan tetap menghormati proses hukum dan ketatanegaraan.
Dengan demikian, persoalan pergantian pejabat negara maupun penyesuaian atribut pemerintahan dapat ditangani melalui prosedur resmi tanpa mendahului keputusan lembaga yang berwenang. (Adv/Rir)