DPRD Samarinda Soroti Perbaikan Jalan Cepat Rusak, Desak Evaluasi Proyek

Gemanusantara.com – Masalah jalan rusak di Kota Samarinda yang kembali rusak dalam waktu singkat usai diperbaiki kembali menjadi keluhan warga. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menanggapi keresahan tersebut dengan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan.

Anhar menyampaikan bahwa kerusakan jalan yang terus berulang kemungkinan besar disebabkan oleh sistem drainase yang tidak memadai. Tanpa perbaikan saluran air yang mendukung, kata dia, aspal jalan tidak akan bertahan lama karena cepat tergerus oleh air hujan.

“Setiap proyek jalan seharusnya dirancang menyeluruh, termasuk sistem drainasenya. Kalau tidak, ya begini hasilnya—jalan baru, tapi rusak dalam hitungan bulan,” ujar Anhar. Ia menyebut situasi ini sebagai pemborosan anggaran yang bisa dihindari jika perencanaan dilakukan lebih matang.

Menurutnya, jika perbaikan jalan harus dilakukan terus-menerus dalam jangka pendek, maka anggaran kota yang semestinya bisa dialokasikan ke sektor lain jadi tersedot untuk penanganan masalah yang sama. Ia menyebut kondisi ini sebagai bentuk inefisiensi yang harus segera ditangani oleh pemerintah kota.

Lebih jauh, Anhar juga menyoroti proses pengadaan proyek yang kerap melibatkan kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis. Ia menyebut bahwa lemahnya pengawasan membuat kualitas pekerjaan di lapangan tidak sesuai standar dan berdampak pada kerusakan dini pada infrastruktur.

“Masalahnya bukan hanya di anggaran, tapi juga siapa yang mengerjakan. Kalau kontraktor tidak kompeten dan pengawasannya longgar, hasilnya tentu mengecewakan,” tegasnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada kontraktor yang terbukti bekerja asal-asalan. Menurutnya, tindakan seperti itu penting agar proyek jalan tidak menjadi proyek berulang yang menyedot dana publik tanpa hasil jangka panjang.

“Kalau dibiarkan terus seperti ini, kita hanya akan terus memperbaiki tanpa pernah menyelesaikan masalah. Pengawasan harus ketat, sanksi harus nyata,” pungkas Anhar.

[ADV | DPRD SAMARINDA]