DPRD Samarinda Soroti Penundaan Upah Pekerja Teras Samarinda

Gemanusantara.com – Ketegangan terjadi dalam rapat di kantor DPRD Samarinda, ketika Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, menunjukkan emosi saat membahas penyelesaian hak upah pekerja proyek Teras Samarinda tahap satu yang berlangsung pada Kamis (27/02/2025). Pertemuan ini melibatkan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (TRC PPA) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda.

Dalam rapat tersebut, Abdul Rohim secara terbuka mengkritik lambannya penanganan masalah upah pekerja yang belum dibayar oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab. “Ekspresi saya hari ini merupakan bukti keprihatinan atas nasib 84 pekerja yang masih menunggu hak mereka, yang berdampak pada aspek kehidupan mereka mulai dari kesehatan hingga pendidikan anak-anak mereka,” ujar Rohim.

Rohim menekankan bahwa masalah ini tidak hanya terkait dengan pembayaran, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan pekerja. “Masalah ini sudah berlarut-larut dan harus segera diambil tindakan oleh Pemerintah Kota Samarinda,” tambahnya.

Selama pertemuan, ia mendesak pemerintah untuk mempercepat proses penyelesaian dan mengambil tindakan konkret terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab. “Kita perlu bertindak cepat untuk menyelesaikan ini. Tidak bisa terus-menerus dibiarkan seperti ini. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tegas Rohim.

Rapat ini juga membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi di masa depan. Abdul Rohim berharap bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat terhadap kontraktor dan proyek pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja.

“Ini bukan hanya masalah administratif, tapi juga masalah kemanusian. Kita harus pastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya secara adil dan tepat waktu,” pungkasnya.