Gemanusantara.com — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti masih munculnya berbagai persoalan ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan dunia usaha dan investasi di Kota Tepian. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlindungan terhadap pekerja lokal masih perlu diperkuat.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, mengatakan perkembangan sektor usaha seharusnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, bukan justru mengabaikan hak-hak pekerja.
Menurutnya, DPRD masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi kerja yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja, mulai dari persoalan jam kerja hingga minimnya kepastian perlindungan tenaga kerja.
“Jangan sampai perusahaan hanya fokus mengejar keuntungan, sementara hak dan kesejahteraan pekerja justru tidak diperhatikan secara serius,” ungkapnya, Kamis (21/5/2026).
Ia juga menilai posisi pekerja saat ini masih cukup rentan, terutama bagi tenaga kerja yang khawatir kehilangan pekerjaan apabila menyampaikan keluhan terhadap kondisi kerja di perusahaan.
Akibatnya, tidak sedikit pekerja yang memilih bertahan dalam kondisi kerja yang dianggap kurang ideal demi mempertahankan penghasilan mereka.
“Masih banyak pekerja yang akhirnya memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Situasi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan,” ujarnya.
Selain itu, Harminsyah juga menyoroti kesempatan kerja bagi tenaga lokal yang dinilai masih perlu mendapat perhatian lebih besar. Menurutnya, masyarakat Samarinda harus memperoleh ruang yang lebih luas di tengah pertumbuhan investasi dan aktivitas usaha yang terus berkembang.
Menurutnya, perusahaan perlu lebih membuka peluang bagi tenaga kerja lokal agar manfaat pembangunan ekonomi daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton ketika pembangunan dan investasi terus berjalan di daerah sendiri,” tegas Harminsyah.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga menilai tingginya persaingan kerja saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan muda usia produktif. Banyak pencari kerja disebut masih kesulitan bersaing akibat keterampilan yang belum sesuai kebutuhan industri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat program pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar masyarakat lokal memiliki daya saing yang lebih baik.
Kendati, ia juga menyebut persoalan ketenagakerjaan tidak cukup hanya diselesaikan melalui regulasi administratif, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan keberpihakan nyata terhadap pekerja.
“Pembangunan ekonomi harus membawa manfaat yang seimbang, baik bagi dunia usaha maupun masyarakat pekerja,” pungkas Harminsyah. (Nit/Adv)
-
-
-
-
