Gemanusantara.com – DPRD Kota Samarinda menilai evaluasi distribusi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi perlu menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah tersebut dinilai harus berjalan beriringan dengan penataan keberadaan Pertamini yang kini semakin marak.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, mengatakan persoalan antrean BBM tidak bisa hanya dikaitkan dengan keberadaan Pertamini. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan kecukupan kuota BBM bersubsidi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kembali lagi kuota di Pertamina itu dalam satu hari itu berapa sih? Kita kurang tahu juga data konkretnya. Makanya hari ini kalau misalnya kuota itu berlebihan mungkin tidak ada antrean sepanjang itu lagi,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).
Aris menjelaskan, distribusi BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, perlu diawasi agar tepat sasaran. Ia menilai kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpotensi terserap ke jalur penjualan Pertamini sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Intinya sih kuota untuk BBM jenis Pertalite, rata-rata di Pertamini itu kan. Cuman hari ini marak juga antrean kendaraan untuk ambil kuota BBM jenis Pertalite. Tapi kan ada barcode-barcode. Rata-rata juga konsumsinya dialokasikan ke Pertamini,” katanya.
Selain evaluasi kuota, Aris mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki aturan yang dapat menjadi dasar penataan usaha Pertamini. Menurutnya, proses penertiban sebaiknya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada para pelaku usaha.
Di sisi lain, ia mengakui keberadaan Pertamini sering dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif ketika antrean di SPBU terlalu panjang. Namun, dari sisi regulasi, pembelian BBM tetap seharusnya dilakukan melalui SPBU resmi yang memiliki standar operasional dan perizinan yang jelas.
“Kalau memang mau beli BBM ya SPBU-lah yang memang untuk mereka yang menjual BBM jenis Pertalite atau solar atau apa namanya,” tegasnya.
Aris berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi kuota BBM bersubsidi, penataan lokasi SPBU, serta keberadaan Pertamini. Dengan kebijakan yang tepat, kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek ketertiban, keselamatan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. (Adv/Sal)
-
-
-
-
