Gemanusantara.com — DPRD Kota Samarinda mulai mendorong pemanfaatan data kependudukan secara lebih strategis, terutama dalam menentukan arah distribusi anggaran dan layanan publik.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai selama ini data jumlah penduduk belum dimaksimalkan sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan.
“Data penduduk ini seharusnya jadi pijakan utama. Dari situ kita bisa lihat kebutuhan riil masyarakat di tiap wilayah,” jelasnya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, perencanaan anggaran yang tidak berbasis data berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Ia mencontohkan, kawasan dengan pertumbuhan penduduk tinggi kerap tidak diimbangi dengan peningkatan layanan yang memadai.
“Kalau jumlah penduduknya bertambah tapi fasilitasnya tetap, tentu akan terjadi beban di masyarakat. Ini yang harus diantisipasi,” bebernya.
Rohim juga menekankan bahwa penggunaan data penduduk tidak hanya sebatas angka statistik, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan tepat sasaran.
Ia menyebut, DPRD akan terus mendorong pemerintah kota agar lebih responsif dalam membaca dinamika kependudukan yang terus berubah.
“Jangan sampai data hanya jadi laporan. Harus ada keberpihakan nyata dalam kebijakan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa keakuratan dan pemanfaatan data juga berpengaruh pada efektivitas program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Tanpa basis data yang kuat, program berisiko tidak menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Ini soal keadilan pembangunan. Setiap warga harus merasakan dampaknya secara merata,” pungkas Abdul Rohim. (Nit)
-
-
-
-
