DPRD Samarinda Buka Suara Soal Tunggakan Proyek, Kontraktor Kecil Disebut Paling Terpukul

Gemanusantara.com – Tertundanya pembayaran sejumlah pekerjaan pemerintah menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Di balik persoalan administrasi dan kondisi keuangan daerah, para kontraktor kecil dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan keterlambatan pembayaran proyek tidak bisa dianggap persoalan biasa. Sebab, banyak pelaku usaha konstruksi yang mengandalkan proyek pemerintah sebagai sumber perputaran modal usaha.

“Kasihan juga kontraktor kecil. Ada yang harus pinjam uang ke bank untuk menjalankan pekerjaan, sementara pembayaran dari proyek belum mereka terima,” Ungkap Iswandi, Sabtu (30/5/2026).

Ia menilai setelah proyek selesai dikerjakan, kontraktor tetap harus memenuhi berbagai kewajiban. Mulai dari pembayaran upah pekerja, tagihan material, hingga cicilan pinjaman yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan.

Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi menekan kemampuan usaha kontraktor apabila penyelesaiannya berlangsung terlalu lama. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan kepastian terkait proses pembayaran yang masih tertunda.

“Proyeknya sudah dikerjakan, otomatis pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran,” ujarnya.

DPRD sebelumnya telah meminta penjelasan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda terkait sejumlah kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan. Dari hasil pembahasan tersebut, pemerintah daerah disebut berkomitmen menuntaskan pembayaran secara bertahap pada tahun anggaran 2026.

Meski demikian, DPRD mengaku masih menunggu data rinci mengenai proyek-proyek yang pembayarannya belum rampung. Informasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sektor mana yang terdampak serta memastikan proses penyelesaiannya berjalan sesuai rencana.

Iswandi menyebutkan kepastian pembayaran penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap proyek pemerintah daerah. Ia tidak ingin persoalan tunggakan justru berdampak pada keberlangsungan usaha kontraktor lokal yang selama ini ikut terlibat dalam pembangunan kota.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kepastian. Jangan sampai pelaku usaha yang sudah menyelesaikan pekerjaannya justru harus menanggung beban berkepanjangan,” tegasnya.

DPRD berharap penyelesaian kewajiban pembayaran dapat segera dilakukan agar aktivitas usaha para kontraktor tetap berjalan dan program pembangunan daerah tidak terganggu. (Nit/Adv)