Gemanusantara.com – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda mencatat tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Samarinda menurun dari 4,3 persen pada 2024 menjadi 3,45 persen pada 2025.
Kepala Dinsos PM Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan masyarakat miskin.
“Penurunannya sangat baik. Saat ini angka kemiskinan berada di 3,45 persen. Program-program sosial yang kami jalankan juga didukung melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga penanganannya lebih optimal,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Selain melaporkan perkembangan penanganan kemiskinan, Arif menyampaikan realisasi pelaksanaan program Dinsos hingga pertengahan tahun 2026 berjalan sesuai rencana. Serapan anggaran telah mencapai hampir 31 persen dan seluruh kegiatan masih berada pada jalur yang telah ditetapkan.
“Serapan anggaran hampir 31 persen. Untuk pertengahan tahun ini masih on the track semua, tidak ada kendala yang berarti. Insyaallah sampai akhir tahun seluruh kegiatan dapat terealisasi,” katanya.
Dinsos juga memastikan kesiapsiagaan penanggulangan bencana tetap terjaga. Menurut Arif, stok logistik bantuan dari tahun sebelumnya masih mencukupi sehingga belum diperlukan pengadaan baru, meskipun anggaran untuk kebutuhan darurat tetap disiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
Di bidang pelayanan sosial, Dinsos mengalokasikan anggaran hampir Rp100 juta untuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar. Ke depan, program pemberdayaan juga akan diperkuat agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan lebih besar untuk mandiri secara ekonomi.
Selain itu, seluruh kegiatan Sekolah Rakyat dijadwalkan dipusatkan di kawasan Palaran. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) akan dimulai pada 30 Juli dengan sekitar 270 peserta didik baru yang akan menempati gedung baru.
Arif menambahkan, Dinsos juga terus berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Setiap warga yang terjaring akan menjalani asesmen serta rehabilitasi sosial sebelum dipulangkan kepada keluarga atau dirujuk ke panti sosial sesuai dengan kebutuhan penanganannya. (Sal)
-
-
-
-
