DPRD PPU Kaji Sinkronisasi LKPJ dan RPJMD di DPRD DKI Jakarta
Gemanusantara.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (8/5/2025). Kunjungan ini difokuskan pada konsultasi teknis penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati agar sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memastikan evaluasi LKPJ benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD. Menurutnya, sinkronisasi ini penting agar kebijakan tidak berjalan di luar koridor perencanaan daerah.
“Evaluasi kinerja harus diarahkan untuk memperkuat apa yang telah dirancang dalam RPJMD. Kami tidak ingin rekomendasi LKPJ hanya bersifat administratif, tapi betul-betul menjadi alat penggerak pembangunan,” ujar Raup.
Dalam forum diskusi bersama DPRD DKI Jakarta, Raup menyampaikan perlunya pendekatan berbasis indikator terhadap seluruh program. DPRD PPU, lanjutnya, tengah merancang sistem evaluasi yang mengintegrasikan capaian kinerja dengan hambatan implementasi di lapangan.
Selain itu, DPRD PPU juga menyoroti urgensi peningkatan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan Key Performance Indicator (KPI) disebut Raup sebagai salah satu langkah untuk menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel dan terukur di lingkungan birokrasi.
“Kita harus punya cara konkret untuk mengukur kinerja ASN. KPI ini bukan sekadar alat ukur, tapi sistem yang mendorong hasil nyata di lapangan,” tegasnya.
Tak hanya membahas pengawasan dan perencanaan, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk menjajaki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra strategis dalam pengembangan investasi.
Menurut Raup, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMD bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan sektor swasta dalam program prioritas.
“Kami ingin membangun daerah tidak hanya dengan APBD, tapi juga dengan inovasi pembiayaan yang mendorong kemandirian fiskal,” tutup Raup.
[ADV | DPRD PPU]