DPRD Kukar Tambah Anggaran Rp1 Miliar untuk Perkuat Perlindungan Anak

Gemanusantara.com – Lonjakan kasus kekerasan terhadap anak di Kutai Kartanegara (Kukar), termasuk dugaan pelecehan di lingkungan pondok pesantren, mendorong DPRD Kukar mengambil langkah konkret. Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, memastikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp1 miliar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam struktur APBD 2026.

Faisal menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat kabupaten maupun desa. Menurutnya, DP3A membutuhkan dukungan anggaran lebih besar agar mampu menjangkau langsung komunitas melalui program edukasi dan pendampingan korban.

“Anggaran ini untuk kegiatan nyata di lapangan, bukan sebatas seremonial. DP3A harus lebih leluasa turun ke masyarakat,” tegasnya.

Faisal menjelaskan bahwa program yang didanai mencakup edukasi pencegahan kekerasan, pelatihan kader perlindungan anak, layanan konseling, serta penguatan mekanisme pelaporan berbasis desa. DPRD juga mendorong hadirnya sistem pelaporan tanpa stigma, hotline pengaduan cepat, hingga deteksi dini oleh tenaga kesehatan dan posyandu.

“Anak-anak korban kekerasan butuh perlindungan menyeluruh, bukan hanya diberitakan lalu dilupakan. Kita ingin mereka pulih secara utuh,” ujarnya.

Dalam aspek pencegahan, DPRD Kukar mendesak lembaga pendidikan, terutama pesantren, menerapkan standar perlindungan anak, termasuk pelatihan pengasuh dan pemeriksaan latar belakang pengajar. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berintegritas.

Faisal juga menegaskan bahwa tambahan anggaran ini tidak dimaksudkan sebagai pencitraan politik. DPRD Kukar, kata dia, akan mengawal implementasi setiap program agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan ajang pamer. Perlindungan anak adalah prioritas moral dan kemanusiaan. DPRD akan pastikan anggaran ini bekerja untuk itu,” tutupnya.