DPRD Kukar Perketat Pengawasan APBD 2025, Tak Ingin Ada Dana Mengendap

Gemanusantara.com – Penurunan nilai APBD Kutai Kartanegara (Kukar) dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp11,3 triliun pada 2025 tak menyurutkan tekad DPRD untuk memperketat pengawasan. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa setiap rupiah yang telah disahkan dalam APBD harus terserap maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menuturkan bahwa DPRD akan mengawal sejak tahap awal agar tidak ada program yang tertunda, dilelang terlambat, atau bahkan gagal dilaksanakan. Menurutnya, APBD adalah amanah rakyat, dan dana yang tidak digunakan hanya akan menghambat laju pembangunan.

“Kalau satu rupiah saja tidak dibelanjakan, itu sama saja menunda kesejahteraan masyarakat. Kita ingin realisasi itu konkret, menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Ahmad Yani saat ditemui usai rapat internal dewan.

Fokus utama DPRD dalam pengawasan APBD 2025 mencakup belanja infrastruktur, pelayanan dasar, serta program pemberdayaan. Ahmad Yani menekankan bahwa tidak boleh ada kegiatan yang mangkrak atau bahkan tidak dilelang sama sekali. Semua harus bergerak sesuai jadwal agar hasilnya dapat segera dirasakan publik.

Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih tanggap dan disiplin dalam mengeksekusi program. Evaluasi kinerja OPD, menurutnya, akan menjadi bagian penting dalam fungsi kontrol legislatif. “Kami di DPRD ingin memastikan setiap OPD serius menjalankan tanggung jawabnya. Jangan sampai ada kegiatan yang hanya bagus di atas kertas,” ujarnya.

Langkah pengawasan ini sekaligus bertujuan untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), yang kerap muncul akibat rendahnya serapan anggaran di akhir tahun. DPRD Kukar berharap ke depan tidak ada lagi dana yang mengendap di kas daerah tanpa manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Dengan pengawasan yang menyeluruh, Ahmad Yani optimistis realisasi APBD 2025 akan berjalan lebih efektif dan akuntabel. “Kita kawal sampai akhir tahun. Kami percaya, anggaran ini bisa jadi kekuatan untuk mendorong perubahan positif di Kukar,” pungkasnya.

[ADV | DPRD KUKAR]
Exit mobile version