DPRD Kukar Pastikan TPP ASN Tidak Terpengaruh Pemangkasan DBH

Editorialkaltim.com – Tekanan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) secara drastis menjadi isu utama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Meski pendapatan daerah diproyeksikan turun hingga 76 persen, DPRD Kukar memastikan tidak akan ada pemotongan pada tunjangan tambahan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyatakan bahwa pemangkasan DBH yang terjadi—dari sekitar Rp5 triliun menjadi hanya Rp1 triliun lebih—adalah tekanan fiskal yang luar biasa. Namun ia menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah tetap memprioritaskan hak ASN.

“TPP tidak akan dikurangi seribu pun. Ini bentuk komitmen kami agar ASN tetap fokus dan tenang dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa beberapa daerah lain sudah mengambil langkah pemangkasan TPP, namun Kukar memilih pendekatan berbeda. Menurutnya, ASN harus dilindungi karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik.

“Kami dari PDI Perjuangan, akan menjadi garda terdepan menjaga kesejahteraan ASN. Bekerjalah maksimal, urusan teknis anggaran biar kami yang pikirkan,” tegas Andi.

Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin yang dinilai tetap memprioritaskan belanja pegawai meski APBD Kukar diperkirakan menyusut menjadi Rp4–5 triliun dari sebelumnya Rp12 triliun.

“Situasi ini memang berat, tapi kesadaran bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menjaga stabilitas pelayanan adalah hal yang harus dipertahankan,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran yang beredar di media sosial terkait pemotongan TPP, Andi meminta seluruh ASN untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh rumor. Ia memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal pembahasan anggaran demi melindungi belanja prioritas, terutama gaji dan tunjangan ASN.

“Kukar ini daerah kuat. Selama fiskal dikelola dengan bijak, insya Allah semua aman. Tetap semangat, karena ASN adalah ujung tombak pelayanan masyarakat,” pungkasnya.