Gemanusantara.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan bergizi kembali mendapat perhatian serius dari legislatif. DPRD Kukar menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menyasar tidak hanya pelajar, tetapi juga anak usia dini hingga kelompok lanjut usia.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menyatakan bahwa arah kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Menurutnya, MBG bukan hanya soal pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang dalam kualitas generasi Kukar di masa depan.
“Jangan sampai upaya kita membangun pendidikan tinggi, tetapi anak-anak kita masih kekurangan gizi. Program ini menjadi pijakan penting untuk membentuk masyarakat yang sehat, kuat, dan produktif,” ujarnya di Tenggarong.
Faisal menegaskan bahwa keberlanjutan program MBG merupakan bagian dari visi yang telah dirintis oleh Bupati sebelumnya, Edi Damansyah, dan kini diperluas oleh Bupati Aulia Rahman Basri. Ia menambahkan, semangat ini juga sejalan dengan agenda nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Selama ini program MBG fokus pada siswa sekolah. Sekarang saatnya kita perluas agar balita, anak PAUD, hingga lansia juga bisa merasakan manfaatnya,” katanya.
Perluasan jangkauan MBG akan mengandalkan sistem distribusi melalui Posyandu, PKK, dan Puskesmas. DPRD menilai, pendekatan tersebut mampu menjangkau kelompok rentan yang selama ini belum tersentuh bantuan secara optimal, terutama di wilayah pedesaan.
Di sisi penganggaran, Faisal memastikan DPRD bersama mitra eksekutif tengah menyusun pemetaan alokasi melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ia menyebut pembiayaan dilakukan lintas sektor untuk menghindari beban tunggal pada satu OPD.
“Kalau distribusinya tepat dan regulasinya matang, Kukar bisa jadi percontohan pelaksanaan program gizi berbasis inklusi sosial,” tambahnya.
DPRD Kukar menargetkan implementasi penuh program MBG akan dimulai pada tahun 2026 setelah seluruh regulasi, koordinasi teknis, serta mekanisme pengawasan diselesaikan. Faisal menutup pernyataannya dengan harapan besar bahwa tidak ada lagi masyarakat Kukar yang tertinggal dalam hal pemenuhan gizi.
“Ini bukan soal bantuan makanan semata, tapi bagian dari keadilan sosial yang harus dirasakan semua warga, tanpa kecuali,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KUKAR]
