DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Relevansi Lulusan Gratispol dengan Kebutuhan Industri

Gemanusantara.com – Program bantuan pendidikan Gratispol dinilai perlu dikembangkan tidak hanya dari sisi pemerataan akses, tetapi juga dari kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menilai bahwa keberlanjutan program harus diukur dari kontribusi lulusan terhadap pembangunan daerah.

Pernyataan itu muncul setelah ia menelaah sejumlah persoalan administrasi dalam penyaluran bantuan, termasuk ketidaksesuaian kuota dengan jumlah penerima yang diumumkan kampus. Menurutnya, persoalan teknis semacam ini tidak boleh mengalihkan perhatian dari aspek fundamental program, yakni kualitas lulusan.

Agusriansyah mengingatkan bahwa banyak mahasiswa yang telah diumumkan sebagai penerima UKT Gratispol ternyata tidak mendapatkan bantuan. Hal ini, katanya, menandakan perlunya penyelarasan data antara pemerintah daerah dan pihak kampus.

Selain itu, ia menilai aturan kepemilikan KTP Kaltim minimal tiga tahun perlu dikaji ulang. Tidak semua mahasiswa memiliki latar belakang domisili yang sama, sehingga kebijakan tersebut berpotensi menutup kesempatan bagi mahasiswa yang sebenarnya berhak menerima bantuan.

“Jangan sampai program ini hanya fokus pada kuantitas penerima tanpa memikirkan output. Kita butuh lulusan yang punya daya saing dan sesuai kebutuhan industri di Kaltim,” ujarnya dalam kutipan baru, menekankan pentingnya penyesuaian jurusan dengan kebutuhan pasar kerja lima hingga sepuluh tahun mendatang.

Ia menilai bahwa ketidaksesuaian jurusan dan kebutuhan industri berpotensi menambah angka pengangguran terbuka. Untuk itu, pemerintah diminta tidak hanya memberi bantuan biaya pendidikan, tetapi juga membekali mahasiswa dengan program pendukung karier.

Agusriansyah berharap adanya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem lapangan kerja yang terintegrasi dengan dunia kampus, sehingga lulusan program Gratispol dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.