Gemanusantara.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mempertegas komitmennya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, terutama bagi wilayah pedalaman seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Langkah ini dinilai penting untuk mendukung akses mobilitas, pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di daerah tertinggal.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, saat menanggapi kebutuhan mendesak infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di dua wilayah tersebut, Minggu (30/11/2025). Ia menegaskan, Kubar dan Mahulu memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis menghambat proses pembangunan sebelumnya.
Menurut Salehuddin, sejumlah program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan, namun pembangunan fisik tidak boleh tertinggal. Infrastruktur yang terbatas menyebabkan mobilitas masyarakat terhambat dan pelayanan publik tidak bisa diberikan secara optimal.
Ia menyebut pemetaan kebutuhan pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk identifikasi akses antar-kecamatan dan antar-kampung yang selama ini menjadi keluhan warga. “Kita ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wilayah yang terisolasi karena keterbatasan infrastruktur,” katanya.
Pemprov disebutnya juga menyadari bahwa otoritas pembangunan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten terus dilakukan untuk mendorong percepatan realisasi program prioritas.
Salehuddin menegaskan bahwa dorongan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang pemerataan keadilan bagi masyarakat pedalaman yang selama bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses dasar. Pemerintah provinsi berkomitmen agar tahun 2026 menjadi momentum percepatan pembangunan.
Dengan optimalisasi program dan dukungan lintas sektor, DPRD Kaltim berharap kualitas hidup masyarakat Kubar–Mahulu dapat meningkat secara signifikan melalui pembangunan infrastruktur yang lebih memadai.
[ADV | DPRD KALTIM]
