DPRD Kaltim Tegaskan Penertiban Ormas Premanis sebagai Upaya Jaga Stabilitas dan Iklim Investasi

Gemanusantara.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025). Rapat tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan unsur Pemprov Kaltim, kementerian pusat, TNI-Polri, dan pimpinan ormas se-Kaltim dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis yang tak boleh dibiarkan terganggu oleh praktik-praktik menyimpang. “Kita harus bertindak terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan. Ormas harus jadi mitra pembangunan, bukan sumber keresahan,” ujarnya.

Rudy menyebut bahwa Pemprov Kaltim siap menjadi fasilitator dalam menyatukan langkah antar lembaga, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, BIN, dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan hingga penindakan terhadap ormas yang menyimpang. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dan pendataan melalui Badan Kesbangpol, sekaligus membentuk satuan tugas (Satgas) investasi guna menjamin keamanan proyek-proyek strategis dari potensi intimidasi atau penguasaan sepihak.

Menanggapi hal tersebut, Sapto Setyo Pramono menyatakan bahwa DPRD Kaltim sepenuhnya mendukung langkah terukur dalam penanganan ormas bermasalah. Ia menilai forum seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan arah pusat dan daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Ormas dibentuk untuk membangun, bukan menjadi alat tekanan. Maka niat baik itu harus dijaga,” ujarnya.

Sapto juga menekankan pentingnya pemetaan terhadap seluruh ormas yang ada di Kalimantan Timur. Ia menyebut bahwa DPRD bersama Forkopimda, kepolisian, dan kejaksaan akan melakukan profiling menyeluruh untuk memisahkan ormas yang aktif membantu masyarakat dari yang justru meresahkan. “Ini bagian dari ikhtiar kita agar pembinaan berjalan benar, dan jika ditemukan pelanggaran seperti pungli, harus ada tindakan hukum yang jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberagaman latar belakang ormas di Kaltim – mulai dari etnis, agama, hingga afiliasi sosial – membutuhkan pendekatan yang inklusif namun tetap tegas terhadap pelanggaran. Dialog antarormas dan partisipasi masyarakat juga akan terus difasilitasi untuk mencegah konflik terbuka dan menjaga kohesi sosial.

Dengan semangat sinergi antara DPRD, pemerintah, dan aparat hukum, Sapto berharap Kalimantan Timur bisa menjadi contoh daerah yang mampu mengelola dinamika sosial dengan pendekatan kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada kemajuan. “Stabilitas sosial adalah fondasi utama investasi dan pembangunan. Ini yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.