Gemanusantara.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menanggapi fenomena masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jamban di bantaran sungai. Ia menilai kebiasaan ini tidak semata disebabkan oleh minimnya fasilitas, tetapi juga karena faktor budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat di tepian sungai.
“Memang diakui, sebagian masyarakat kita masih menggunakan jamban di sungai karena faktor budaya. Mereka lebih senang karena sudah terbiasa dan merasa akrab dengan sungai,” ujarnya saat ditemui di Samarinda.
Sarkowi mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membangun fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di berbagai wilayah. Namun, menurutnya, pembangunan fisik saja tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak disertai pendekatan sosial dan edukasi yang menyentuh akar kebiasaan masyarakat.
“Pemerintah sudah berusaha menyediakan MCK yang layak. Tapi ini harus diimbangi dengan edukasi. Karena masyarakat kita ini secara kultur memang sangat dekat dan akrab dengan sungai. Jadi pendekatannya harus halus, tidak bisa frontal,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan strategi komunikasi sosial. Sarkowi menyarankan agar edukasi dilakukan melalui tokoh masyarakat, sekolah, dan forum warga agar proses perubahan perilaku dapat berlangsung alami dan bertahap.
“Kalau pendekatannya tepat, saya yakin budaya ini bisa bergeser. Tapi memang tidak bisa instan. Butuh waktu, sama seperti dulu kita mengubah kebiasaan dari telepon umum koin ke telepon seluler. Semua perlu proses edukasi,” lanjut politisi asal Partai Golkar ini.
Sarkowi juga mendorong agar program bantuan pembangunan MCK dari pemerintah tidak hanya fokus pada kota-kota besar, tapi juga menjangkau daerah terpencil yang minim fasilitas sanitasi. Ia berharap ke depan kebiasaan buang air sembarangan di sungai bisa ditekan secara signifikan.
“Kita butuh keberlanjutan, bukan hanya proyek jangka pendek. Harus ada program pendampingan agar masyarakat merasa dilibatkan dan tidak merasa dipaksa,” pungkasnya.
[ADV | DPRD KALTIM]