DPRD Kaltim Minta Pemprov Benahi Administrasi PPPK agar Guru Honorer Tak Dirugikan

Gemanusantara.com – Kekurangan tenaga pendidik di Kalimantan Timur kembali menjadi persoalan serius yang disorot DPRD Kaltim. Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah provinsi untuk memastikan para guru honorer tetap mendapatkan hak mengikuti seleksi PPPK di tengah kendala administrasi yang terjadi.

Isu ini mencuat setelah laporan Disdikbud Kaltim menyebut adanya ratusan guru honorer yang tidak memenuhi ketentuan pengalaman kerja dua tahun, Minggu (30/11/2025). Kondisi tersebut otomatis menghambat mereka untuk mengikuti seleksi PPPK meskipun sebagian telah bertahun-tahun mengabdi di sekolah.

Agusriansyah menilai pemerintah provinsi tidak boleh membiarkan persoalan administratif menghalangi masa depan tenaga pendidik. Ia meminta Pemprov segera membuat mekanisme penyesuaian agar para guru terdampak tidak kehilangan kesempatan.

Ia mengatakan, “Administrasi itu bisa diperbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki adalah hilangnya kesempatan ketika pemerintah tidak segera bertindak.”

Selain menyoroti nasib guru honorer, ia juga menjelaskan bahwa Perda Penyelenggaraan Pendidikan kini memberi ruang bagi pemerintah untuk menghadirkan skema pengajar pengganti. Kebijakan ini dinilai menjadi solusi sementara untuk mengatasi minimnya jumlah guru produktif dan guru bidang studi di banyak daerah.

Ia menambahkan bahwa Pemprov juga memiliki opsi memanfaatkan CSR perusahaan sebagai pendukung program pendidikan, terutama untuk menutup kekurangan anggaran pengadaan tenaga pengajar baru.

Agusriansyah menegaskan perlunya langkah cepat dan konkret agar proses seleksi PPPK lebih inklusif, serta memastikan guru honorer yang terdampak tetap memiliki peluang mengikuti rekrutmen secara adil.