Gemanusantara.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan komitmen penuh dalam mengawal pelaksanaan program unggulan GratisPol (Gratis Sekolah dan Kuliah) yang digagas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Dalam rapat maraton bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, sejumlah persoalan strategis pendidikan dibahas secara intensif, mulai dari kesiapan anggaran, daya tampung sekolah, hingga pemerataan akses pendidikan.
Ketua Komisi IV, H. Baba, menyatakan bahwa GratisPol adalah program progresif yang sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim. Namun, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi fiskal lintas tahun anggaran agar implementasinya tidak tersendat. “GratisPol tentu kita dukung. Tapi pelaksanaannya tidak boleh terganjal karena koordinasi anggaran yang lemah, baik tahun 2025 maupun 2026,” tegas Baba.
Salah satu isu krusial yang dibahas dalam rapat adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saban tahun menimbulkan polemik, terutama di kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Di Balikpapan, misalnya, hanya 51 persen siswa yang bisa tertampung di sekolah negeri. “Kita akan dorong agar sekolah swasta juga dilibatkan dalam program GratisPol, sehingga menjadi solusi pemerataan dan tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri,” jelasnya.
Sementara di Samarinda, tantangan berbeda muncul dalam bentuk ketimpangan distribusi siswa yang memusat pada sekolah-sekolah unggulan. Hal ini, menurut Baba, harus dijawab dengan peningkatan kualitas sekolah secara merata agar tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu. “Kualitas pendidikan harus dibagi rata. Tidak boleh ada jurang antara sekolah favorit dan non-favorit,” tambahnya.
Komisi IV juga menyoroti usulan Pemerintah Kota Balikpapan untuk pembangunan dua SMA dan dua SMK baru, salah satunya di kawasan Balikpapan Tengah yang hingga kini belum memiliki sekolah negeri. DPRD menilai hal ini mendesak untuk menjawab kebutuhan daya tampung yang makin kritis.
Tak hanya pendidikan formal, pondok pesantren juga menjadi perhatian. Baba memastikan bahwa pesantren yang santrinya berasal dari Kaltim tetap akan mendapatkan dukungan dari program GratisPol, meskipun secara kelembagaan berada di bawah naungan Kementerian Agama. “Selama santrinya warga Kaltim, maka mereka berhak ikut menikmati manfaat program ini,” ujarnya.
Untuk tahun ajaran 2025, Pemprov Kaltim akan mulai menggulirkan bantuan seragam, sepatu, dan tas untuk siswa baru SMA dan SMK kelas 10. Tahun berikutnya, program akan diperluas ke kelas 11. “Kita siapkan Rp750 miliar untuk sektor pendidikan. Itu mencakup BOSDA dan bantuan perlengkapan sekolah. Untuk pendidikan tinggi, kita alokasikan Rp300 miliar lebih melalui Biro Kesra,” pungkas Baba.