DPRD Kaltim Jadi Rujukan Nasional, BK Kota Sukabumi Pelajari Sistem Etik dan BK Award

Gemanusantara.com – Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan perannya sebagai lembaga legislatif yang patut dicontoh. BK DPRD Kaltim menerima kunjungan kerja dari BK DPRD Kota Sukabumi yang datang untuk melakukan koordinasi sekaligus studi komparatif mengenai pelaksanaan kode etik dan program BK Award pada Senin pagi (28/04/2025).

Pertemuan berlangsung hangat dan dipimpin langsung oleh Ketua BK DPRD Kaltim Subandi bersama Wakil Ketua Agus Aras dan Anggota BK Sugiyono. Sementara dari DPRD Kota Sukabumi hadir Ketua BK Agus Syamsul, didampingi Anggota BK Taufik dan Fajar Kontara, serta Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Asep.

Fokus utama diskusi adalah penerapan kode etik dan mekanisme penanganan pelanggaran etika oleh anggota dewan. Ketua BK Kota Sukabumi, Agus Syamsul, menyatakan ketertarikannya terhadap sistem penilaian BK Award yang telah diimplementasikan oleh DPRD Kaltim dan dinilai berhasil menciptakan iklim kerja yang lebih disiplin dan profesional.

“Tujuan kunjungan kami untuk menggali informasi dan praktik baik dari DPRD Kaltim, terutama soal penerapan BK Award yang menurut kami bisa menjadi standar penilaian etika yang objektif dan transparan,” ujar Agus Syamsul.

Subandi menjelaskan bahwa BK Award bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan sistem penilaian berbasis indikator kinerja, kedisiplinan, dan integritas anggota dewan. Ia juga menegaskan bahwa peran fraksi sangat penting dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran etik yang melibatkan anggotanya, karena komunikasi antara BK dan fraksi menjadi kunci efektivitas penegakan aturan.

Selain itu, diskusi juga membahas pentingnya penguatan kelembagaan BK sebagai alat kelengkapan dewan yang strategis dalam menjaga marwah dan kredibilitas institusi DPRD. “BK tidak bisa berjalan sendiri, harus dibarengi dukungan sekretariat dan fraksi. Semua harus terlibat menjaga etika dewan,” tambah Agus Aras.

Di akhir pertemuan, Subandi berharap agar praktik-praktik baik yang telah diterapkan oleh BK DPRD Kaltim dapat menjadi rujukan positif bagi lembaga legislatif lain di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. “Semoga DPRD Kaltim bisa menjadi contoh yang baik, khususnya dalam penguatan fungsi Badan Kehormatan,” tutupnya.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa sinergi antarparlemen daerah dapat memperkuat tata kelola lembaga perwakilan rakyat yang bersih, etis, dan bertanggung jawab.